Kerja Keras Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan Perlu Dukungan Publik

BEKASI EditorPublik.com – Sejak dilantik pada 22 Juli 2021, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, terus melakukan gebrakan. Dani sempat diragukan karena panasnya suhu politik terkait proses calon Wakil Bupati Ahmad Marzuki yang terus bermasalah.

Menurut Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo, realitas di lapangan permasalahan di Kabupaten Bekasi memang sudah menumpuk. Permasalahan dampak pandemi yang berkepanjangan, darurat sampah yang memenuhi sejumlah sungai (perlu normalisasi), pemerataan pembangunan kewilayahan, akses jalan perkotaan yang mulai rusak, dampak pandemi yang mengakibatkan bertambahnya pengangguran, penanggulangan sejumlah titik banjir dan pemberdayaan warga lokal untuk bisa bekerja di sejumlah kawasan industri.

” Itu buktinya Mendagri sempat menegur kepala daerah karena minim penyerapan APBD dalam penanganan dan dampak Covid – 19. Padahal APBD harus dibelanjakan untuk publik dalam penanganan pandemi, bukan hanya untuk belanja pegawai dan belanja rutin saja, ” ujar Didit.

Baca Juga :  Bupati Bekasi Launching Program Pemagangan Lulusan SMK di PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia

Dijelaskan Didit, sejak dilantik Pj Bupati Dani Ramdan sudah langsung melakukan berbagai gebrakan dan terobosan. Meski secara umum belum bisa dirasakan langsung, karena banyak PR yang harus dikerjakan. ” Warga secara umum tetap menunggu perubahan kepemimpinan yang bisa menyentuh hajad orang banyak dan ada perubahan secara perlahan. Tidak peduli siapa yang memimpin namun kembali ke hasil kerja untuk bisa dirasakan, ” paparnya.

Didit menilai, Dani Ramdan harus diberikan waktu dan kesempatan untuk menjalankan tupoksi kinerjanya dan diberikan apresiasi dukungan publik karena dalam tahap awal sudah melakukan berbagai gebrakan. Sebelumnya permasalahan darurat sampah sungai dalam kebuntuan dan terbengkalai karena tidak ada eksen. Namun Dani sudah mau turun langsung untuk melakukan kerja nyata. ” Tapi Dani harus bisa menggerakan birokrasi secara masiv untuk melakukan pelayanan publik dan menyelesaikan permasalahan pembangunan kewilayahan. Semua OPD harus digerakan sesuai tupoksinya dan menggerakan partisipasi publik, ” ujar Didit.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Mengaku Belum Tahu Isi Revisi UU KPK

Menurutnya, memasuki Triwulan IV atau akhir tahun anggaran APBD 2021, Dani harus bisa melakukan terobosan memaksimalkan penyerapan anggaran terutama belanja publik. Buat apa, kata Didit, kalau Silpa besar ternyata banyak pembangunan sektor-sektor publik yang tidak tersentuh. ” Dari segi anggaran meski sudah dilakukan recofusing/realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Tapi untuk belanja publik APBD Kabupaten Bekasi masih mumpuni agar pembangunan menuai hasil signifikan. Hingga kinerja Pj Bupati memang layak di dukung dan diberikan apresiasi, ” pungkasnya.(MEHA)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.