Sekjen PWI Pusat Klarifikasi Dana Hibah BUMN

JAKARTA EditorPublik.com – Mencermati Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI pada hari Sabtu, 6 April 2024, pukul 19.06 WIB, Sayid Iskandarsyah selaku Sekjend PWI Pusat meluruskan dan klarifikasi atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI Pusat.

“Saya sebagai Sekjen PWI Pusat tidak pernah memberi keterangan apapun kepada Dewan Kehormatan. Setahu saya hanya Ketua Umum dan Bendahara Umum. Jadi tidak tepat apabila disebut Pengurus Harian yang dipanggil untuk klarifikasi,” ujar Sayid Iskandarsyah, dalam keterangan tertulisnya tanggal 7 April 2024.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa terkait kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN, intinya adalah PWI Pusat melakukan UKW di 10 provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp 6 miliar dan masa waktunya Desember 2023 dan Januari 2024. “Seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PWI dengan FH BUMN.”imbuhnya.

Baca Juga :  PWI Bersama ASTRA Gelar Safari Jurnalistik 2021

Menurut Sayid, dari dukungan anggaran tersebut, anggaran yang telah disampaikan sampai hari ini adalah sebesar Rp 4,6 miliar.

Dalam keterangan tertulisnya seperti diberitakan bisnis.tempo.co (9/4), selain digunakan untuk UKW 10 provinsi, juga untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia yang berlangsung 5-9 Februari di Bandung dan data penggunaan keuangan bisa ditanyakan dan dicek ke bagian keuangan PWI.

Selanjutnya menurut Sayid, PWI Pusat akan menyelenggarakan lagi UKW di 10 provinsi, dimulai dari Nabire pada 17-18 April, berlanjut ke UKW di Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dst sampai akhir Mei. Dan ada dua rencana Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung.

“Anggarannya dari kas PWI Pusat dari sisa kegiatan UKW sebelumnya. Termasuk pelunasan Rp 1,4 miliar yang juga akan dipakai untuk UKW di 19 provinsi yang belum dilakukan UKW,” sebut Sayid,

Baca Juga :  Dewan Pers Kembali Adakan Uji Kompetensi Wartawan Pada Mei 2021

Ditegaskannya, pernyataan bahwa sekitar Rp 2,9 miliar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah. “Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana. DK harus meralat kesalahan tersebut karena salah,” ujarnya.

Menurutnya, klarifikasi ini sangat perlu dibuat, agar tidak muncul persepsi bahwa pengurus PWI Pusat ingin mengambil keuntungan dari kerjasama dengan forum humas BUMN. Kalaupun ada pengeluaran terkait hal itu, masih sesuai mekanisme tertulis yang ada.

“Saya berharap ke depan Dewan Kehormatan berpikir jernih dan positif dalam membuat rilis sehingga sesuai dengan fakta yang ada.Demikian pernyataan klarifikasi saya,” tegas Sayid.(Msk)

Bagikan :