Perjanjian Kerjasama Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Diteken
JAKARTA EDITORPUBLIK.COM, Setelah sukses menyambungkan jalan tol Trans Jawa dari Merak sampai Pasuruan dan akan diteruskan ke Banyuwangi melalui jalur tengah, pemerintah akan melanjutkan pembangunan tol dari Semarang ke Surabaya melalui jalur utara, dimulai dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak sepanjang 27 Km yang terintegrasi dengan Tanggul Laut Kota Semarang.
Penandatanganan perjanjian pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak yang terintegrasi dengan Tanggul Laut Kota Semarang dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dilakukan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (23/9) disaksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya mengatakan, pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang digabungkan dengan tanggul laut sekaligus untuk menanggulangi rob di semarang.
“Tol Semarang-Demak akan dilanjutkan ke Kudus-Pati-Rembang-Lasem-Tuban dan sudah ada badan usaha yang berminat sebagai pemrakarsanya. Selain itu juga akan dibangun tol yang akan menghubungkan Kendal dengan Pelabuhan Semarang,” kata Basuki.
Terkait banjir rob yang kerap terjadi di Semarang Utara, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah membuat tanggul dan rumah pompa sehingga kini banjir rob yang kerap menggenangi jalan nasional yang berada di depan Universitas Sultan Agung dan Terminal Terboyo bisa teratasi.
“Keberadaan Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul akan memperkuat daya tahan Semarang bagian utara dalam menghadapi banjir rob,” ujar Basuki.
Tiga Perjanjian
Tiga perjanjian yang ditandatangani dalam kesempatan itu adalah, pertama, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit dengan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Semarang – Demak (PT. PPSD), Handoko Yudianto selaku konsorsium dari PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya dan PT Misi Mulia Metrika. Kedua, Perjanjian Regres antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Plt. Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) Muhammad Wahid Sutopo. Dan ketiga, Perjanjian Penjaminan antara Plt. Dirut PT. PII Muhammad Wahid Sutopo dengan Dirut PT. PPSD Handoko Yudianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Basuki karena telah berpartisipasi dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang besar, sementara kemampuan APBN untuk langsung membiayainya tidak dimungkinkan maka salah satu solusinya melalui skema KPBU.
“Saya senang karena Kementerian PUPR merupakan salah satu Champion KPBU. Pak Basuki percaya bahwa KPBU tidak hanya menyelesaikan masalah dari sisi anggaran, namun dari sisi ketepatan mutunya. Kemenkeu sangat senang untuk berpartner dengan kementerian yang memiliki sikap dan menginginkan KPBU untuk terus didorong,” jelasSri Mulyani. (setkab.go.id)
