Pemerintah Jamin Keamanan di Wamena, Wiranto Minta Masyarakat Tidak Lanjutkan Eksodus

JAKARTA EDITORPUBLIK.COM, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat agar tidak meninggalkan Kabupaten Wamena, Provinsi Papua, dan melanjutkan kehidupan di sama. Ia menegaskan, pemerintah akan terus berusaha sekuat tenaga untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di daerah tersebut.

“Tentu kami, aparat keamanan, aparat kepolisian, dan aparat TNI akan terus berusaha sekuat tenaga memberikan jaminan keamanan agar trauma ini bisa segera hilang dan mereka bisa kembali bekerja seperti biasa,” kata Wiranto kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (4/10) siang.

Jaminan keamanan, lanjut Menko Polhukam, juga diberikan oleh para tokoh serta ketua adat yang ada di sana agar masyarakat tidak eksodus dan melanjutkan kehidupan di sana.

Menurut Menko Polhukam, rata-rata masyarakat yang berasal dari Minang dan Sulawesi Selatan telah memberikan suatu kehidupan ekonomi di daerah-daerah terdampak dengan berdagang. Karena itu, apabila eksodus benar-benar terjadi maka roda perekonomian di sana bisa macet bahkan mati.

“Kita meminta kesadaran masyarakat Wamena dan daerah terdampak kerusuhan untuk menyadari ini sehingga juga memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat-masyarakat pendatang, yang notabene memang mereka lah yang mengambil kunci roda kehidupan ekonomi di daerah itu,” ucap Wiranto.

Media Sosial Menko Polhukam Wiranto juga berharap agar masyarakat yang bergerak di media sosial untuk membantu mendinginkan suasana serta membantu masyarakat agar bisa segera menghilangkan trauma akibat kerusahan. Ia meyakinkan, bahwa sampai saat ini aparat keamanan terus mengejar para pelaku kerusuhan.

“Kita sedang terus mengejar siapa yang melakukan aksi-aksi seperti ini, aksi provokasi dan sebagainya,” tegasnya. Menurut Menko Polhukam serangan-serangan kemarin itu dilakukan oleh KKB, kelompok bersenjata mereka, dan mereka itu dapat instruksi langsung dari Benny Wenda untuk menyerang masyarakat pendatang dan melakukan kerusuhan di beberapa kota. (setkab.go.id)