Kapolda Sumut Hadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Dengan KPK
MEDAN EditorPublik.com – Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Kapoldasu) ikut hadir dalam acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Se Sumatra Utara, Kamis (27/8/2020) di di Pendopo Gubernur Sumut.
Dalam kesempatan ini turut hadir Ketua KPK RI, Komjen Pol Drs. Firli Bahuri, M.Si, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bpk. Surya Chandra, Gubernur Sumut, Bpk. Edy Rahmayadi;, Pangdam I/BB, Mayjen TNI. Irwansyah, MA, M.Sc diwakili Kasdam I/BB, Kapolda Sumut, Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si , Wakil Gubernur Sumut, Kajati Sumut, Ka Kanwil BPN SU, Wakil Direktur Utama PLN, Walikota/Bupati jajaran Provsu, Forkopinda jajaran Prov. Sumut, dan PJU Polda Sumut.
Kegiatan ini diawali dengan pengarahan dan penyampaian dari Wamen Agraria dan Tata Ruang, kemudian arahan dari Gubernur Sumut yang menyambut kedatangan Ketua KPK dengan rombongan.
Ketua KPK Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri M.Si, menyampaikan bahwa negara sudah sangat besar mengeluarkan anggaran untuk menangani pandemic covid -19.
Saat pandemi ini, kita semakin banyak mengeluarkan anggaran akibat adanya beberapa indikator salah satunya kemiskinan, maka dari itu para Kepala Daerah harus memberikan bansos untuk masyarakat yg terdampak.
Ketua KPK RI mengatakan, ada beberapa titik rawan korupsi yang terjadi. Beberapa diantaranya yaitu karena adanya birokrasi rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, realokasi anggaran covid -19, penyelenggaran bansos, pemulihan ekonomi nasional, pengesahan RAPBD dan laporan pertanggung jawaban laporan keuangan kepala daerah.
“Korupsi bisa kita cegah kalau kita punya integritas. Defenisi dari Integritas adalah kesatuan atau keselarasan antara hati, fikiran , perbuatan dan hati nurani” jelas Komjen Firli.
Diakhir pengarahannya Ketua KPK mengatakan sudah saatnya kita berkomitmen untuk memberantas korupsi untuk mewujudkan NKRI yg bersih.
Kegiatan diakhiri dengan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat dari beberapa perwakilan daerah. (Ly Tnb)
