Junaedi Layak Jadi Pj Wali Kota Bekasi
KOTA BEKASI EditorPublik.com – Pj Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi layak diusulkan sebagai Penjabat Wali Kota Bekasi menggantikan Tri Adhianto yang akan memasuki purna tugas pada tanggal 20 September 2023 atau 3 bulan lagi.
Seperti diketahui, dalam regulasi terkait pengisian jabatan Penjabat (Pj) Wali Kota, DPRD Kota Bekasi punya hak mengusulkan 3 nama ke Kementrian Dalam Negeri. Syarat yang bisa direkomendasikan oleh DPRD yaitu Pejabat Tinggi Pratama.
“Untuk mengawal tahun politik, seyogianya yang ditunjuk sebagai Penjabat Wali Kota, adalah orang yang paham betul kondisi Kota Bekasi, seperti Pj Sekda Junaedi, Kadishub Prov Jabar Koswara Hanafi, ” ujar Didit Susilo, Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik, Rabu (14/6/2023)
Lanjut Didit, dalam regulasi pengisian jabatan Pj Wali Kota, DPRD harus mengusulkan 3 nama calon Pj Kepala Daerah, untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri dalam menetapkan Penjabat Walikota.
Diakui Didit, hingga saat ini ada beberapa pejabat tinggi pratama senior yang memiliki track record baik seperti Pj Sekda Junaedi dan mantan Kadis Tata Ruang Kota Bekasi yang saat ini menjabat Kadishub Prov Jabar, Koswara Hanafi.
Menurutnya, pengusulan nama dari internal birokrat Kota Bekasi menjadi penting karena terkait karakteristik daerah dan menjaga konduksifitas di tahun politik. ” Kan nanti Pj menjabat setahun lebih dan harus kawal tahun politik, ” terang Didit.
Merujuk Pasal 201 Ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
Sementara, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota. (Msk)
