Kepala Daerah Tak Mampu Atasi Inflasi Bakal Diganti dengan Pj
JAKARTA EditorPublik.com -Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah yang tak mampu mengendalikan inflasi di daerah akan dicopot dan diganti penjabat (pj).
Dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri Tito mengatakan hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo saat di Istana Negara, Jakarta.
“Prinsip saya sudah saya sampaikan kalau untuk Pj (kepala daerah) tiga kali berturut-turut ya kita ganti, kalau definitif kita naikkan terus ke media,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Senin (6/11/2023).
“Bapak Presiden juga menegaskan bahwa jika ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan pj,” kata Tito.
Tito mengaku sudah beberapa kali mengganti kepala daerah yang tak mampu menangani inflasi.Oleh karena itu, dia meminta agar semua kepala daerah menaruh perhatian pada inflasi. Tingkat inflasi tahunan pada Oktober 2023 adalah 2,56 persen atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,75 pada Oktober 2022 menjadi 115,64 pada Oktober 2023.
Adapun bila ditinjau berdasarkan wilayah, maka seluruh kota tercatat mengalami inflasi tahunan, di mana 54 kota mencatatkan IHK lebih tinggi dari inflasi nasional.
Menurutnya, penyumbang inflasi diantaranya harga beras dan harga cabai. “Untuk beras kita terus bekerja dalam negeri untuk memproduksi disamping impor untuk stoknya cukup dan kemudian didistribusikan. Oleh karena itu seluruh kepala daerah tolong koordinasi dengan Bulog kalau ada stoknya jangan disimpan tapi didistribusikan karena beberapa temuan disimpan, tidak terdistribusi akibatnya langka akan naik,” ujarnya.
Sedangkan untuk mengatasi harga cabai, mantan kapolri ini mendorong daerah menggalakkan gerakan tanam cabai di wilayahnya masing-masing. Hal ini agar setiap daerah mampu memenuhi kebutuhan cabainya sendiri.
“Cabai murah meriah sebetulnya, tinggal mau atau nggak, beberapa daerah saya apresiasi kegiatan tanam cabai di kota-kota misalnya Makassar sampai di lorong-lorong. Panen ratusan hektare yang kemudian bisa dijual di Sulsel. Padahal Indonesia negara yang tropis bisa nanam tiga bulan, kalau kekurangan jawabannya satu kepala daerah nggak mau atau nggak peduli,” katanya. (Msk)
