BERITA UTAMANUSANTARAPOLITIK

AMK Sebut Pertikaian Anggota DPRD Humbahas Kekanak Kanakan

HUMBAHAS EditorPublik.com– Sejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Kampus Kabupaten Humbang Hasundutan atau disebut AMK menggelar aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, menyikapi sikap 15 anggota dewan yang melakukan penyegelan sejumlah ruangan kantor Sekretariat Dewan, Jumat (4/6/2021) sekitar pukul 14.15 WIB.

Dalam aksi itu, mereka menyebut bahwa apa yang terjadi itu adalah pertikaian kekanak-kanakan yang tidak seharusnya dilakukan.

Koordinator Aliansi Masyarakat Kampus, Richard Siburian, mengatakan,
ditengah situasi pandemi Covid 19 dan resesi ditengah masyarakat Humbang Hasundutan, sebagai wakil rakyat , bukan malah mencari jalan keluar untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya, tapi menghianati dan mengabaikan fungsi legislatif dan eksekutif yang seutuhnya.

Menurut AMK, bahwa sebagai anggota legislatif telah kehilangan moral ditengah kisruh DPRD dengan penyegelan gedung rakyat. Dengan pertikaian kekanak-kanakan yang tidak seharusnya dilakukan.

Baca Juga :  Wabup Sedang Ikuti Acara Adat, Rapat Paripurna DPRD Humbahas Diskors

” Sehingga, DPRD Humbahas sangat tidak pantas menjadi contoh ditengah-tengah bangsa dan negara,” ucap Richard membaca surat selembaran sikap aksinya.

Disisi lain, Aliansi juga menilai bahwa kegaduhan DPRD hari ini juga sangat merugikan perjalanan anggaran yang sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan rakyat. Sehingga, hal ini telah merugikan rakyat Humbang Hasundutan akibat dipimpin orang-orang yang tidak pantas.

Untuk itu, Aliansi Masyarakat Kampus telah merangkum lima sikapnya sebagai berikut.

1. Meminta Ketua DPRD sadar diri untuk mundur karena telah mempermalukan wajah legislatif Humbang Hasundutan.

2. Meminta kepada seluruh anggota DPRD Humbang Hasundutan untuk sadar diri mundur dari perwakilan rakyat. Karena tidak bermoral serta tidak mampu menjadi wadah aspirasi rakyatnya sendiri.

Baca Juga :  SK Reses Kedua DPRD Humbahas Tidak Sah

3. Meminta kepada Bupati Dosmar Banjarnahor selaku pimpinan daerah untuk tidak sombong dan keras kepala dalam menjalankan amanah rakyat. Karena, menurut pemahaman kami hal ini menjadi salah satu sumber penting kegaduhan di DPRD Humbang Hasundutan juga demi kepentingan rakyat.

4. Meminta agar partai politik yang ada di Humbang Hasundutan untuk segera mengganti DPRD saat ini dengan kader yang berintegritas, jujur dan mampu menampung aspirasi rakyat.

5. Apabila DPRD dan partai politik tidak melakukan ini. Maka, kami bersama rakyat Humbang Hasundutan akan mengambil alih, menduduki dan mengembalikan kedaulatan rakyat yang seutuhnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan tembusan, Kementerian Dalam Negeri, pimpinan seluruh partai politik, Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan.

Baca Juga :  Walau Tidak Kuorum, Paripurna KUA-PPAS 2022 Humbahas Tetap Dijalankan

” Demikian surat pernyataan sikap ini, kami sampaikan,” tandas Richard.

Dari amatan wartawan menyebutkan, sebanyak 10 an pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Kampus menggelar aksi damainya.

Namun, dalam aksi ini tidak ada mendapat pengawalan dari pihak Satpol PP dan kepolisian.

Dan, dari 25 anggota dewan tidak ada menghadiri. Selain, sejumlah pegawai Sekretariat Dewan.

Namun, aksi ini mereka menempelkan beberapa spanduk ke kantor DPRD. Mulai, bertuliskan, ” Suarakan dan Lawan. Wakil Rakyat Darurat Kemanusiaan dan Arogansi Kaum terdidik. Harap Waras “.

Selain itu,” Semua Anggota DPRD Humbahas Mundur Saja Kalau Jadi Aktor FTV”. ” DPRD Humbang Hasundutan Jangan Konyol Main Segel-Segelan. (lam/tim)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *