Aliansi Rakyat Miskin Kota Desak Kejari Bekasi Usut Dugaan KKN Wali Kota
KOTA BEKASI EditorPublik.com – Aliansi Rakyat Miskin Kota menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi,
Read MoreKOTA BEKASI EditorPublik.com – Aliansi Rakyat Miskin Kota menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi,
Read MoreJAKARTA EditorPublik.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan dukungan terhadap usulan pembentukan badan khusus yang menangani persoalan reforma
Read MoreKOTA BEKASI EditorPublik.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menyatakan siap melaporkan dugaan perjalanan dinas fiktif
Read MoreJAKARTA EditorPublik.com – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah memperketat pengawasan terhadap perizinan berusaha dan Persetujuan Penggunaan Kawasan
Read MoreKOTA BEKASI EditorPublik.com – Tokoh masyarakat Bekasi Timur, Benny Tunggul, menyampaikan keluhan terkait pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Bekasi Timur. Ia menilai kualitas layanan, khususnya pengurusan KTP, masih jauh dari harapan. Menurut Benny, dirinya mengalami kendala ketika hendak mengurus dokumen. Ia mengaku sempat menunggu lama tanpa kepastian pelayanan. Bahkan, sebagian pekerjaan justru dilimpahkan kepada siswa magang yang sedang menjalani praktik lapangan kerja (PLK). “Selama dua hari saya dibuat kecewa. Petugas terlihat asyik bermain ponsel, sementara warga yang menunggu tidak segera dilayani. Informasi dari anak magang juga tidak jelas,” ungkapnya, Jumat (19/9/2025). Menurut Benny, pelayanan front office terkesan asal, karena dilempar kepada siswa PKL.
Read MoreDENPASAR EditorPulik.com – Jaksa Agung ST Burhanuddin melontarkan peringatan keras kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Read MoreKOTA BEKASI EditorPublik.com – Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi sepakat melakukan evaluasi terhadap tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan. Kesepakatan ini muncul setelah adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa di Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa evaluasi tersebut akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Dalam Negeri. “Ini tentu akan kita sampaikan kepada Pak Gubernur dan juga Pak Mendagri,” kata Tri, Rabu, (10/9/2025). Ia memastikan akan ada perubahan dalam jumlah tunjangan yang diterima anggota DPRD. Ketua DPRD Kota
Read MoreKOTA BEKASI EditorPublik.com – Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani AP., M.Si., memberikan klarifikasi terkait sorotan publik mengenai fasilitas dan
Read MoreKOTA BEKASI EditorPublik.com – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan pihaknya masih menunggu sikap DPRD Provinsi Jawa Barat terkait besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Bekasi yang tengah menjadi sorotan publik. Tri menjelaskan, kenaikan tunjangan tersebut tidak hanya terjadi di Bekasi, tetapi juga berlangsung secara berjenjang sejak 2021. Karena itu, Pemkot Bekasi akan mengikuti arahan pemerintah pusat maupun DPRD Provinsi dalam menyikapi persoalan ini. “Kami tentu akan mengambil langkah sesuai garis kebijakan pemerintah pusat. Kami juga mendengar aspirasi masyarakat, berempati, dan memahami apa yang menjadi perhatian publik,” ujar Tri, Senin (8/9). Dasar hukum pemberian tunjangan perumahan DPRD Kota Bekasi tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2021. Regulasi ini merupakan perubahan keempat atas Perwali Nomor 61 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD, yang ditandatangani Wali Kota Rahmat Effendi pada
Read MoreJAKARTA EditorPublik.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode
Read More