BERITA UTAMAPOLITIK

Harga BBM Naik, Mensos Tri Rismaharini Pastikan BLT BBM Tepat Sasaran

JAKARTA EditorPublik.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa pihaknya terus memperbaharui dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin agar penyaluran bantuan sosial (bansos) termasuk BLT BBM tepat sasaran.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan sebagian dari subsidi BBM akan dialihkan ke berbagai bentuk bantuan sosial. Berbicara dalam konferensi pers di Istana Presiden, Sabtu (03/09/2022). Jokowi mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun ini telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 trilun.

“Dan lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati kelompok masyarakat mampu, yaitu pemilik mobil pribadi,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM ke berbagai bentuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah akan memberikan Rp150.000 per bulan selama empat bulan, mulai September 2022 kepada 20,65 juta keluarga tigak mampu. Anggaran pemerintah untuk BLT ini sebesar Rp12,4 trilun.

Bagi pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, akan diberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 per bulan. Untuk bantuan ini, pemerintah menganggarkan 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja.

Baca Juga :  Disdik Kota Bekasi: Tidak Ada Larangan Pungutan Di Sekolah

Presiden Jokowi menambahkan, ia telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun rupiah untuk bantuan angkutan umum, ojek online, dan nelayan.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Risma menyampaikan, pembaharuan DTKS dilakukan berdasarkan masukan dari pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui menu Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga dapat menghubungi command center Kementerian Sosial di nomor telepon 021-171.

“Jadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat maka kemudian kita melakukan perubahan [DTKS] setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” ujar Mensos dalam keterangan persnya, seperti dilansir dari setkab.go.id di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (03/09/2022).

Risma menyampaikan, pembaharuan DTKS dilakukan berdasarkan masukan dari pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui menu Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga dapat menghubungi command center Kementerian Sosial di nomor telepon 021-171.

Baca Juga :  Obituari Pdt Dr SAE Nababan, Penggagas Teologi Keseimbangan

“Itu masukan dari daerah dan Usul-Sanggah. Jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri. Nanti kita memang harus kita verifikasi, karena kalau tidak kita verifikasi nanti tidak sesuai juga,” ujarnya.

Mensos menambahkan, pihaknya memiliki sekitar 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan.

Lebih lanjut, Risma menjelaskan bahwa dari total 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM, PT Pos Indonesia telah siap menyalurkan BLT BBM kepada 18 juta KPM. Sementara sisanya akan menunggu proses pemutakhiran DTKS.

“Seperti kita ketahui misalkan kita umumkan [DTKS] hari ini, jam ini, satu jam atau berapa menit kemudian ada yang meninggal jadi kita perlu cleansing. Masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT Pos yang sedang kita cleansing bersama,” imbuhnya.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Ajak ASN Perkokoh Nilai Nilai Pancasila

Risma menambahkan, BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun ini akan disalurkan kepada KPM masing-masing sebesar Rp600 ribu.

“Kita berikan dalam dua tahap. Jadi per tahapnya Rp300 ribu. Kita berikan per September ini dan nanti pada awal Desember kita berikan (tahap) yang kedua,” ujarnya.

Mensos menyampaikan, dalam penyaluran BLT BBM pihaknya juga siap melakukan ‘jemput bola’ untuk memfasilitasi para penerima bantuan yang kondisinya tidak memungkinkan untuk datang ke kantor pos.

“Kita sudah sepakat dengan PT Pos, kita akan siapkan, kita akan kerja sama dengan kepala suku, kepala adat, kemudian pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama untuk membagi salur di sana dengan kami melakukan penerbangan khusus ke sana. Itu sudah kami janjikan. Jadi (warga) yang sakit, yang lansia, yang mungkin jauh tidak bisa mengakses PT Pos tidak usah khawatir, kami akan antar ke rumah masing-masing,” pungkasnya. (Msk)

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *