Pj Wali Kota Bekasi Hadiri Rakornas Netralitas ASN di Pilkada 2024
JAKARTA EditorPublik.com – Pj Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Junaeidi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kesiapan Kepala Daerah Menjaga Netralitas pada Pemilihan Serentak 2024, di Aula Ecovention Ancol Jakarta, Selasa (17/09/2024).
Sebagai Penjabat Kepala Daerah, Gani Muhamad berkomitmen akan terus bekerja bersama seluruh unsur untuk mewujudkan Pemilihan Serentak yang Luber Jurdil serta menciptakan ASN yang professional yang menjunjung tinggi netralitas.
“Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah Pesta Demokrasi yang harus terselenggara dengan baik dan salah satu indikatornya adalah terjaganya kondusifitas di daerah masing-masing. Demokrasi juga mengandung makna kebebasan memilih tanpa tekanan, apalagi untuk ASN, tentu sebagai Pelayan Masyarakat harus tegak lurus, tidak boleh berkampanye dan memaksakan kehendak pemilih, maka dari itu terapkan selalu sikap netral, tetap lakukan dan laksanakan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, pelayanan prima yang harus terus berjalan, dan harus berperan dalam mewujudkan Demokrasi yang sukses untuk masa depan Kota Bekasi 5 tahun mendatang,” ujar Gani Muhamad.
Rakornas ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, KPU,Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian Negara, termasuk pejabat pemerintah daerah, dan aparat keamanan, dengan tujuan mengkoordinasikan strategi dan upaya untuk menjaga stabilitas politik serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang akan diadakan pada tahun 2024, untuk menjaga stabilitas politik serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada serentak.
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan Kepala Daerah menjaga netralitas pada pemilihan serentak 2024, sebagai salah satu langkah penting dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan lancar dan adil. Dalam pertemuan ini, fokus utamanya adalah memastikan bahwa para kepala daerah tetap netral dan tidak memihak dalam proses pemilu, sesuai dengan prinsip demokrasi.(Msk)
