Wali Kota Bekasi Dukung Penuh RSUD Casbullah Abdul Majid dan DPMPTSP Menuju WBK dan WBBM
KOTA BEKASI EditorPublik.com – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menjadi pembina apel pada Senin (6/7/2020) pagi hari ini dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Sebelumnya Pemerintah Kota Bekasi meniadakan apel atau kegiatan lain di lapangan. Peserta apel kali ini hanya diisi oleh Pejabat Esselon II, III, IV dan Lurah.
Turut hadir, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J. Putro, Sekretaris Daerah, Reny Hendrawaty serta TWUP4 Kota Bekasi.
Apel hari ini dirangkaikan dengan penandatanganan dukungan penuh kepada RSUD dr. Chasbullah Abdul Majid dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang siap menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokasi Bersih Melayani (WBBM).
“Kita sudah tertinggal dari Polres Metro Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, kini kita dukung penuh upaya RSUD dr. Chasbullah Abdul Majid dan DPMPTSP dalam langkah positif untuk menuju WBK dan WBBM.” Ujar Wali Kota.
Dalam amanatnya, Wali Kota yang akrab disapa Bang Pepen ini, mengatakan sangat berterima kasih atas kinerja para aparatur dalam mengelola keuangan daerah yakni peraihan ke 5 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ada sebuah perubahan dan kemajuan dari para rekan rekan yang bekerja dalam peraihan penghargaan tersebut, untuk Inspektorat Kota Bekasi agar langkah kedepan menerapkan sistem kerja dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) yang membuat review 3 bulan anggaran berjalan dan menggunakan metode dari BPK untuk mengawasi jumlah apa yang disebut dengan anggaran.
Yang kedua, apresiasi kepada petugas Dinas Perhubungan, Satpol PP dan para apartur yang terjun langsung dalam pengawasan pada hari Minggu kemarin, Car Free Day. Hampir setiap warga yang hadir menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada, dan penyediaan alat juga dimaksimalkan oleh dinas terkait. Untuk itu, dalam 2 minggu kedepan, penyelenggaraan CFD akan tetap terlaksana dan nantinya dari Dinas Kesehatan untuk melakukan rapid tes secara acak untuk evaluasi.
“Kita harus saling sinegritas dalam perangkat daerah satu sama lain, dan juga kepada lembaga vertikal maupun lintas horizontal. Diingatkan kembali kepada ITKO untuk mengcopy kinerja dari BPK dalam setiap 3 bulan anggarab berjalan, agar kita mengantisipasi adanya hal hal yang tidak diinginkan” tegas Rahmat. (ADV/Humas)
