Presiden Jokowi: Bangun SDM, Sederhanakan Regulasi
JAKARTA EditorPublik.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau yang sering disebut dengan middle income trap sangat besar.
Saat ini, menurut Presiden, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.
“Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar, peluang besar jika kita mampu membangun SDM, Sumber Daya Manusia, yang unggul. Didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2019-2024, di Gedung MPR-DPD-DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) sore.
Oleh karena itu, lanjut Presiden, lima tahun ke depan yang akan dikerjakan pemerintahan yang dipimpinnya adalah:
Pertama, pembangunan Sumber Daya Manusia, SDM akan menjadi prioritas utama, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis.
“Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama dengan kita,” ujarnya. Namun Presiden Jokowi mengingatkan, itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan.
“Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” tegasnya.
Kedua, Presiden Jokowi menegaskan, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Ia menegaskan bahwa infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. Menurut Presiden, Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar.
Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.
“Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” kata Presiden.
Keempat, Presiden Jokowi menegaskan, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Ia menyampaikan bahwa investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong serta birokrasi yang panjang harus dipangkas.
“Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa enggak kebanyakan? Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, yang menghargai kompetensi,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden juga akan meminta kepada para menteri, para pejabat, dan para birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.
“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, saya pastikan pasti akan saya copot,” tegasnya.
Kelima adalah transformasi ekonomi. Menurut Presiden, kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mengakhiri pidatonya Presiden Jokowi mengajak segenap anggota MPR RI dan jajaran pemerintah, serta masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen: “Pura babbara’ sompekku… Pura tangkisi’ golikku…” “Layarku sudah terkembang… Kemudiku sudah terpasang…” Kita bersa Menuju Indonesia maju !!! (setkab.go.id )
