PLN Watch Desak Presiden Prabowo Amankan Pasokan Energi

JAKARTA EditorPublik.com – Ketua Umum PLN Watch, KRT Tohom Purba, mendesak Presiden Prabowo Subianto memastikan ketersediaan batubara dan bahan bakar minyak (BBM) bagi pembangkit listrik PLN guna mencegah terulangnya pemadaman massal (blackout) di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Tohom, pasokan energi primer merupakan fondasi keandalan sistem kelistrikan nasional sehingga harus menjadi agenda strategis yang dikawal langsung pemerintah. Ia menilai upaya PLN memperkuat pasokan batubara, meningkatkan kapasitas pembangkit, membangun jaringan transmisi, serta mempercepat pengembangan energi baru terbarukan membutuhkan dukungan penuh seluruh kementerian dan lembaga terkait.

“PLN jangan dibiarkan bekerja sendirian menghadapi persoalan pasokan batubara dan BBM karena keandalan listrik menyangkut kepentingan ekonomi, industri, pelayanan publik, serta kehidupan masyarakat luas,” kata Tohom, Kamis (16/7/2026).

Tohom mengungkapkan kebutuhan batubara PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 134 juta ton telah terikat kontrak, sedangkan sekitar 20 juta ton lainnya masih harus dipastikan agar cadangan pembangkit tetap aman.

Ia mengapresiasi penetapan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 212 juta ton beserta tambahan alokasi batubara berkalori menengah. Namun, menurutnya, besarnya kuota tidak akan berarti tanpa pengawasan terhadap kualitas, volume, dan ketepatan distribusi ke setiap pembangkit.

“Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari besarnya kuota yang ditetapkan, tetapi dari jumlah batubara sesuai spesifikasi yang benar-benar tiba tepat waktu di setiap pembangkit,” ujarnya.

Tohom juga menyambut pembentukan tim pengadaan yang melibatkan Kementerian ESDM, PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, inspektorat, serta BPKP. Ia meminta proses pengadaan berlangsung transparan, profesional, dan bebas dari praktik permainan kuota, manipulasi kualitas, penggelembungan harga, pengurangan volume, maupun kepentingan perantara.

“Nilai pengadaan batubara dan BBM sangat besar sehingga seluruh prosesnya harus steril dari permainan kuota, manipulasi kualitas, penggelembungan harga, pengurangan volume, dan kepentingan perantara,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa buruknya tata kelola pengadaan bukan hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga dapat mengganggu operasi pembangkit dan memicu krisis kelistrikan. Karena itu, pengawasan terhadap badan usaha pengadaan batubara harus melibatkan aparat penegak hukum, auditor, DPR, dan masyarakat.

Tohom mendukung langkah PLN memperoleh tambahan pasokan batubara berkalori di atas 4.500 kcal per kilogram yang diperkirakan mampu menambah daya mampu pasok pembangkit di Pulau Jawa hingga sekitar 5 gigawatt. Tambahan pasokan sekitar 1,8 juta ton pada Juli 2026 dan sekitar 3 juta ton per bulan hingga akhir tahun dinilai akan memperkuat cadangan pembangkit apabila terealisasi tepat waktu.

Pemerintah juga diminta memastikan perusahaan tambang memenuhi kewajiban pasokan domestik dan tidak lebih mengutamakan ekspor. Kebijakan harga khusus batubara, menurutnya, harus diiringi kepastian kontrak, pembayaran, pengawasan kualitas, serta penegakan hukum yang adil.

Tohom Purba yang juga menjabat Ketua Umum DPP Relawan MARTABAT Prabowo-Gibran dan Ketua Umum Aliansi Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menilai Presiden Prabowo memiliki momentum membangun tata kelola pengadaan energi primer yang lebih bersih.

Ia juga mendorong percepatan program retrofit pembangkit agar mampu menggunakan batubara berkalori lebih rendah. Keberhasilan retrofit di PLTU Suralaya yang dapat menggunakan batubara berkisar 4.100 hingga 4.200 kcal per kilogram dinilai layak diterapkan di pembangkit lain.

“Retrofit akan membuat pembangkit lebih fleksibel menghadapi perubahan kualitas batubara, mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu, dan memperkuat ketahanan sistem dalam jangka panjang,” ujarnya.

Selain batubara, Tohom meminta pemerintah menjamin pasokan BBM bagi sekitar 4.435 unit PLTD, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Dengan kebutuhan solar sekitar 2,26 juta kiloliter per tahun dan anggaran mencapai Rp26 triliun hingga Rp39,3 triliun, pengadaannya harus dikelola secara efisien dan bebas penyimpangan.

Ia mendukung program dedieselisasi PLN melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan, sistem penyimpanan energi, jaringan interkoneksi, dan pembangkit berbahan bakar gas. Namun, pengurangan PLTD harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu keandalan pasokan listrik.

“PLTD tidak bisa langsung dihentikan sebelum pembangkit pengganti, jaringan, penyimpanan energi, dan sistem cadangannya benar-benar siap beroperasi,” katanya.

Tohom juga mengapresiasi penguatan jaringan transmisi di Sumatra serta mendorong pembangunan sistem kelistrikan nasional berdasarkan peta risiko yang mencakup pasokan energi, kondisi pembangkit, kapasitas transmisi, cadangan daya, hingga potensi cuaca ekstrem.

Ia menilai percepatan pembangunan PLTS, PLTA, mikrohidro, biomassa, pembangkit angin, dan pembangkit gas akan memperkuat bauran energi nasional. Bahkan, pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt dinilai berpotensi menekan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan ketahanan energi.

Menurutnya, transformasi besar yang sedang dijalankan PLN membutuhkan dukungan penuh pemerintah melalui pengamanan pasokan energi primer, penguatan jaringan, perbaikan tata kelola, dan percepatan transisi energi.

Tohom berharap Presiden Prabowo membentuk mekanisme pengendalian terpadu yang memantau cadangan batubara dan BBM, kepatuhan pemasok, kondisi pembangkit, serta potensi gangguan sistem sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi krisis.

“Blackout harus dicegah sejak dari hulu karena ketika listrik padam, masyarakat akan melihat PLN sebagai pihak yang paling terdampak secara kepercayaan publik, padahal akar persoalannya bisa berasal dari pasokan bahan bakar, pemasok, jaringan, maupun kebijakan lintas sektor,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan perseroan telah menyiapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang melalui penambahan pasokan batubara, retrofit pembangkit, penguatan jaringan transmisi, serta percepatan pengembangan energi baru terbarukan.

“Tambahan batubara berkalori di atas 4.500 kcal per kilogram diproyeksikan mampu meningkatkan daya mampu pasok pembangkit di Pulau Jawa sekitar 5 gigawatt sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional” ujar Prasodjo. (Meha)