MagangHub: Memanfaatkan Tenaga Kerja Murah Berkedok Pelatihan?

EDITORIAL PUBLIK

Program Magang Nasional melalui platform MagangHub yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan upahnya dibayar dari APBN bukan oleh perusahaan penerima manfaat, sejatinya merupakan ruang pembelajaran bagi lulusan perguruan tinggi, khususnya sarjana fresh graduate, untuk mengenal dunia profesional, mengasah keterampilan, dan memperoleh pengalaman kerja sebelum benar-benar memasuki pasar tenaga kerja.

Namun, tujuan mulia tersebut patut dipertanyakan ketika praktik di lapangan justru memperlihatkan indikasi yang berbeda. Alih-alih mendapatkan pembelajaran terstruktur, sejumlah peserta magang diduga lebih banyak diarahkan untuk menjalankan pekerjaan operasional perusahaan, bahkan dibebani pelatihan tambahan di luar jam kerja.

Persoalan ini bukan sekadar soal panjangnya jam aktivitas peserta. Lebih mendasar, apakah perusahaan mitra benar-benar menyediakan lingkungan, fasilitas, pembimbing, dan kurikulum yang memungkinkan peserta belajar sebagaimana tujuan program pemagangan?

Informasi hasil penelusuran investigatif di salah satu perusahaan mitra MagangHub mengungkap sejumlah hal yang patut diklarifikasi.

Peserta disebut harus mengikuti aktivitas kerja sejak pukul 07.30 WIB hingga jam operasional perusahaan berakhir. Setelah itu, mereka masih diwajibkan mengikuti pelatihan tambahan hingga pukul 19.00 WIB.

Ironisnya, dalam proses wawancara calon peserta, kewajiban mengikuti pelatihan di luar jam kerja tersebut disebut telah disampaikan sejak awal. Bahkan, muncul informasi bahwa peserta yang tidak mengikuti pelatihan tambahan berisiko kehilangan kesempatan memperoleh sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Jika informasi ini benar, perusahaan mitra perlu menjelaskan: apakah peserta sedang mengikuti program pemagangan atau justru menjalani pola kerja penuh yang ditambah kewajiban pelatihan setelah jam operasional?

Magang Bukan Sekadar Datang, Bekerja, Lalu Pulang

Ada persoalan yang jauh lebih mendasar dan tidak boleh luput dari perhatian Kemnaker.

MagangHub bukan program perekrutan tenaga kerja murah. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran kepada lulusan perguruan tinggi agar memiliki kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja.

Konsekuensinya, perusahaan mitra tidak cukup hanya menyediakan tempat bagi peserta untuk bekerja. Mereka harus memiliki sistem pembelajaran, pembimbing atau mentor, fasilitas pendukung, serta kegiatan yang relevan dengan kompetensi yang hendak dikembangkan.

Faktanya, muncul informasi bahwa beberapa perusahaan mitra justru tidak memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai. Peserta magang diduga lebih banyak ditempatkan dalam aktivitas operasional, tanpa dukungan sarana dan mekanisme pembelajaran yang jelas.

Jika demikian, apa yang sebenarnya dipelajari peserta?

Apakah mereka mendapatkan transfer pengetahuan dan peningkatan keterampilan, atau sekadar membantu menyelesaikan pekerjaan perusahaan dengan status sebagai peserta magang?

Jangan sampai perusahaan memperoleh keuntungan dari produktivitas peserta, sementara kewajiban memberikan pembelajaran justru tidak dijalankan secara proporsional.

Status peserta sebagai anak magang tidak boleh menjadi pembenaran untuk membebankan pekerjaan tanpa memastikan hak mereka memperoleh proses pembelajaran.

Sertifikasi BNSP Jangan Dijadikan Alat Tekanan

Persoalan semakin serius ketika kesempatan memperoleh sertifikasi kompetensi BNSP diduga dikaitkan dengan kepatuhan mengikuti pelatihan internal perusahaan di luar jam pemagangan.

Sertifikasi kompetensi seharusnya diberikan melalui proses asesmen berdasarkan standar kompetensi yang berlaku. Karena itu, perlu diperjelas apakah pelatihan malam tersebut memang menjadi bagian resmi dari kurikulum dan persyaratan sertifikasi atau hanya kebijakan internal perusahaan.

Jika hanya aturan internal, atas dasar apa perusahaan menjadikannya alasan untuk menghalangi peserta memperoleh kesempatan sertifikasi?

Kemnaker juga perlu menjelaskan apakah perusahaan mitra memiliki kewenangan sepihak menentukan persyaratan tambahan yang berpengaruh terhadap hak peserta dalam program nasional tersebut.

Jangan sampai sertifikasi yang seharusnya menjadi pengakuan atas kompetensi justru berubah menjadi instrumen untuk menekan peserta agar mengikuti seluruh kehendak perusahaan.

Program Nasional Bukan Ruang untuk Aturan Suka-Suka

Perbedaan pelaksanaan pemagangan antara perusahaan dan instansi pemerintahan juga patut dievaluasi.

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa sebagian peserta magang di lingkungan pemerintahan memperoleh pengenalan tugas, pembelajaran, dan pengalaman kerja secara lebih terstruktur.

Sementara itu, di sejumlah perusahaan mitra, peserta diduga lebih banyak menjalankan aktivitas operasional dengan tambahan pelatihan di luar jam kerja.

Perbedaan karakteristik tempat pemagangan tentu dapat memengaruhi metode pembelajaran. Namun, standar perlindungan peserta dan pencapaian kompetensi tidak boleh berbeda hanya karena masing-masing mitra memiliki kebijakan internal sendiri.

Pertanyaannya, apakah Kemnaker telah memastikan seluruh perusahaan mitra memiliki fasilitas, mentor, kurikulum, dan rencana pembelajaran sebelum menerima peserta?

Jika belum, bagaimana pemerintah menjamin bahwa program ini benar-benar menghasilkan peningkatan kompetensi, bukan sekadar menambah tenaga produktif bagi perusahaan?

Kemnaker Jangan Hanya Menjadi Penyelenggara, tetapi Juga Pengawas

Kementerian Ketenagakerjaan tidak boleh berhenti pada proses pendaftaran, penempatan, dan penyaluran peserta kepada perusahaan mitra.

Sebagai penyelenggara program nasional, Kemnaker memiliki tanggung jawab memastikan seluruh mitra menjalankan pemagangan sesuai ketentuan, perjanjian, dan tujuan pembelajaran.

Ada sejumlah pertanyaan yang wajib dijawab secara terbuka:

1. Apakah perusahaan mitra berwenang mewajibkan peserta mengikuti pelatihan setelah jam pemagangan berakhir hingga pukul 19.00 WIB? Bagaimana ketentuannya mengenai batas waktu kegiatan peserta?
2. Apakah seluruh perusahaan mitra telah diverifikasi memiliki fasilitas pembelajaran, mentor, kurikulum, dan rencana pembelajaran yang memadai?
3. Bagaimana Kemnaker memastikan peserta tidak sekadar dimanfaatkan untuk menjalankan pekerjaan operasional perusahaan?
4. Apakah perusahaan berwenang mengaitkan kesempatan mengikuti sertifikasi BNSP dengan kehadiran dalam pelatihan internal di luar jam pemagangan?
5. Apakah Kemnaker akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga tidak menjalankan kewajiban pembelajaran dan membebankan aktivitas tambahan kepada peserta?
6. Apa mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi peserta yang merasa dirugikan, tanpa harus khawatir kehilangan kesempatan memperoleh sertifikasi atau menyelesaikan program?

Jangan Sampai MagangHub Kehilangan Tujuan

Kita tidak sedang mempersoalkan perusahaan yang memberikan pelatihan tambahan. Sepanjang terencana, proporsional, relevan dengan kompetensi, dan sesuai ketentuan, kegiatan tersebut tentu dapat memberikan manfaat bagi peserta.

Namun, pelatihan tidak boleh dijadikan kedok untuk membebankan aktivitas tanpa batas. Apalagi ketika perusahaan tidak memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai, tetapi justru menuntut peserta menjalankan pekerjaan operasional dan mengikuti pelatihan tambahan hingga malam hari.

Sarjana fresh graduate yang mengikuti MagangHub bukan sedang mencari pekerjaan tanpa upah dengan label pelatihan. Mereka mengikuti program pemerintah dengan harapan mendapatkan pengalaman profesional, bimbingan, peningkatan kompetensi, dan bekal untuk memasuki dunia kerja.

Karena itu, Kemnaker harus turun tangan. Evaluasi perusahaan mitra, periksa kesesuaian kurikulum, verifikasi fasilitas pembelajaran, dan pastikan hak peserta terlindungi.

Jangan hanya menghitung berapa banyak sarjana yang berhasil ditempatkan dalam program. Pemerintah juga harus mengukur apa yang benar-benar mereka pelajari setelah menjalani pemagangan.

Sebab, keberhasilan MagangHub bukan diukur dari berapa banyak pekerjaan perusahaan yang dapat diselesaikan oleh peserta, melainkan dari seberapa besar peningkatan kompetensi yang mereka peroleh.

Jika perusahaan menerima peserta tetapi tidak menyediakan fasilitas pembelajaran, tidak memberikan pendampingan yang memadai, dan justru membebankan pekerjaan operasional disertai pelatihan tambahan di luar jam kerja, lalu apa bedanya program pemagangan dengan penyediaan tenaga kerja murah berkedok pelatihan?

Pertanyaan ini harus dijawab Kemnaker, bukan dibiarkan menjadi persoalan masing-masing peserta dengan perusahaan mitra.