Porprov Jabar XV, DPRD Kota Bekasi Sentil Kinerja Dispora
KOTA BEKASI EditorPublik.com – Gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi tak luput dari sorotan tajam. Rentetan insiden yang mewarnai pertandingan membuat kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi dipertanyakan.
Dua kali bentrokan di arena pertandingan, insiden paku payung di lintasan triatlon hingga polemik penyerahan medali BMX menjadi catatan buruk penyelenggaraan Porprov Jabar XV di Kota Bekasi.
Kali ini, kritik datang dari anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi Madong. Ia secara terbuka menyentil Kepala Dispora Kota Bekasi yang dinilai menyampaikan laporan kesiapan penyelenggaraan terlalu manis saat melakukan pemaparan di hadapan Komisi IV DPRD.
Kritik tersebut mencuat setelah dua insiden kericuhan terjadi secara beruntun. Pertama, bentrokan di arena cabang olahraga (cabor) kickboxing di Gedung Asrama Haji, Selasa (10/11/2026). Sehari kemudian, Rabu (11/11/2026), ketegangan kembali pecah dalam pertandingan Mixed Martial Arts (MMA) di GOR Bang Yan.
“Kecewa juga sama Kadispora. Waktu penyelenggaraan ini dilaporkan ke Komisi IV, bagus banget, manis banget mulutnya. Tapi pelaksanaannya malah carut-marut begini dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan,” tegas Ahmadi kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Menurut Ahmadi, persoalan tersebut bukan sekadar insiden teknis pertandingan. Lemahnya manajemen penyelenggaraan dan minimnya kesiapan pengamanan berpotensi mencederai sportivitas sekaligus merusak reputasi Kota Bekasi sebagai salah satu tuan rumah pesta olahraga terbesar di Jawa Barat.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan temuan paku payung yang bertebaran di jalur pertandingan triatlon kawasan Danau Duta Harapan. Selain itu, viral pula momen penyerahan medali kepada atlet BMX yang menggunakan nampan kayu.
Rentetan kejadian tersebut menjadi gambaran bahwa penyelenggaraan Porprov Jabar XV di Kota Bekasi masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dipertanggungjawabkan.
Ahmadi menegaskan, arena pertandingan seharusnya menjadi tempat para atlet menunjukkan kemampuan terbaiknya, bukan justru berubah menjadi ruang pelampiasan emosi akibat keputusan wasit-juri yang dipersoalkan maupun lemahnya pengendalian situasi oleh panitia.
“Ini menjadi bahan perhatian serius bagi DPRD, khususnya Komisi IV. Evaluasi yang kami lakukan nantinya harus benar-benar memperjuangkan hak-hak atlet, yang sudah berjuang sesuai aturan dan ketentuan,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Bekasi berencana memanggil jajaran Dispora dan panitia penyelenggara Porprov Jabar 2026. Pemanggilan tersebut ditujukan untuk mengusut penyebab berulangnya kericuhan, mengevaluasi manajemen pertandingan, serta menelusuri netralitas wasit dan juri.
Bagi Ahmadi, keberhasilan menjadi tuan rumah tidak cukup diukur dari kemegahan seremoni, banyaknya cabang olahraga yang dipertandingkan, atau target perolehan medali.
Lebih dari itu, integritas pertandingan, jaminan keamanan, dan keadilan bagi seluruh atlet merupakan fondasi utama sebuah pesta olahraga.
“Ukuran suksesnya perhelatan ini ada pada kejujuran dan rasa aman para atlet, bukan pada janji manis pejabat saat pemaparan. Kalau dua hal dasar itu saja tidak bisa dijamin, buat apa kita bangga jadi tuan rumah?” tutup Ahmadi. (Msk)
