Nurhadi, Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Ditangkap KPK
JAKARTA EditorPublik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penangkapan terhadap dua tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung Tahun 2011-2016. Dua tersangka tersebut adalah Nurhadi (mantan Sekretaris Mahkamah Agung 2011-2016) dan menantunya inisial RHE (Pegawai Swasta).
Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Desember 2019. Kemudian sejak Februari 2020, KPK telah memasukkan dua tersangka tersebut ke dalam Daftar Pencarian Orang. Sejak ditetapkan DPO, penyidik KPK dengan dibantu pihak Polri terus aktif melakukan pencarian terhadap para DPO antara lain dengan melakukan penggeledahan rumah di berbagai tempat baik di sekitar Jakarta maupun Jawa Timur.
Dalam keterangan tertulisnya, KPK menyebutkan kronologis penangkapan dilakukan pada hari Senin, (1/62020), sekitar pukul 18.00 WIB, tim KPK mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan dua tersangka tersebut. Selanjutnya dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan penggeladahan, pada sekitar pukul 21.30 WIB Penyidik KPK mendatangi rumah tersebut dan mengamankan dua tersangka.
“Setelah dilakukan pemeriksaan penyidik KPK melakukan penahanan rutan terhadap dua orang tersangka tersebut yaitu NHD (Nurhadi) dan RHE (Rezky),” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa siang.
Nurul Gufron menyebutkan, usai pemeriksaan KPK menahan dua tersangka tersebut selama selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 21 Juni 2020 di Rumah Tahanan KPK Kavling C1.
Penanganan perkara ini merupakan salah satu contoh pengembangan perkara yang berasal dari OTT dengan nilai awal yang kecil, yaitu: OTT yang dilakukan pada 20 April 2016 dengan nilai barang bukti Rp50 juta yang diserahkan Doddy Ariyanto Supeno pada Edy Nasution di sebuah hotel di Jakarta. Dari pengembangan perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka yaitu Doddy Ariyanto Supeno, Edy Nasution, Eddy Sindoro dan Lucas dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.
Dilansir dari kpk.go.id, kedua tersangka yaitu Nurhadi dan RHE diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan Pengurusan perkara perdata PT.MIT vs PT.KBN (Persero) kurang lebih sebesar Rp14 Miliar; Perkara perdata sengketa saham di PT. MIT kurang lebih sebesar Rp 33,1 Miliar dan Gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih Rp12, 9 Miliar, sehingga akumulasi yang di duga diterima kurang lebih sebesar Rp 46 Miliar.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidairr Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Artzon/Meha)
