Wali Kota Bogor Temukan Indikasi Pindah Kartu Keluarga Demi Lolos Jalur Zonasi PPDB
BOGOR EditorPublik.com – Wali Kota Bogor Bima Arya geram, buntut banyaknya aduan masyarakat mengenai indikasi kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP dan SMA negeri di Kota Bogor.
Menurut Bima Arya, dari hasil verifikasi dan dengan melakukan cek lapangan ,ditemukan adanya indikasi pindah kartu keluarga (KK) demi bisa lolos PPDB jalur zonasi.
“Saya kira, ini betul-betul ada permainan. Ada yang pindah KK, ada yang KK-nya yang ditambahkan, ada yang betul-betul palsu. Nanti akan kita catat semua indikasi itu,”ujarnya Jumat (7/7/2023).
Bima bahkan turun langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat di beberapa wilayah. Dia ikut mengecek indikasi kecurangan PPDB SMA negeri jalur zonasi dengan alamat yang kurang jelas dan aksi titip identitas anak di kartu keluarga (KK).
Salah satu lokasi yang dikunjungi yakni Gang Selot dan Jalan Kantor Batu, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah. Tak jauh dari SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor.
“Kami sudah cek tadi, ke Gang Selot yang paling dekat dengan SMPN 1, ada beberapa rumah tidak ditemukan nama anak itu dan ada yang mencurigakan juga, koordinatnya dekat, tetapi ketika mendaftar alamatnya jauh gitu ya,” katanya.
Bima Arya didampingi Camat Bogor Tengah, Dicky Iman Nugraha melakukan verifikasi ke pemilik rumah untuk menanyakan nama-nama yang ada terkait PPDB jalur zonasi.
Ditemukan banyak pemilik rumah yang tidak kenal dengan nama yang ditanyakan Bima Arya. Bima Arya juga menemukan nama beralamat di sebuah kontrakan kosong. Ada pula yang mencantumkan alamat di kos-kosan kosong dan kosan yang dihuni para pekerja.
Bima Arya juga menerima aduan warga yang sudah tinggal tiga tahun di Jalan Kantor Batu. Meskipun lokasi tempat tinggalnya dekat dengan SMAN 1 Kota Bogor, namun anak dari warga itu tersisih.
“Kalau seperti ini kan enggak benar sistem zonasi ini, yang masuk di sekolah-sekolah di pusat kota ini ya sebagian besar yang rumahnya jauh. Bahkan ada yang dari pinggiran,” ujarnya.
Bima menyarankan agar PPDB jalur zonasi dihentikan jika sistem yang ada belum bisa memastikan pelaksanaan berjalan optimal. Menurutnya, begitu banyak warga yang dirugikan.
“Kalaupun zonasi ini masih diterapkan sistem harus lebih rapi lagi, sistem kependudukan kita, sistem verifikasi, kemudian infrastruktur sekolah. Selama infrastruktur belum merata enggak mungkin pakai sistem zonasi ini,” ujarnya. (Msk)
