DLH Sumut Desak Penghentian Penebangan Hutan di Tarabintang
HUMBAHAS EditorPublik.com – Penebangan kayu di Hutan Sikirang, Dusun Onggol, Desa Sihas Toruan, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, menuai sorotan tajam.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar, meminta dengan tegas agar aktivitas tersebut dihentikan, mengingat dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.
“Saya sudah berkali-kali menyarankan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) untuk menonaktifkan dokumen SIPUHH atas nama Longser Purba. Saya juga memerintahkan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KKPH) untuk segera memeriksa lokasi di Hutan Sikirang. Namun sayangnya, KKPH ini tidak memahami teknis kehutanan karena latar belakangnya dari Dinas Koperasi,” tegas Yuliani, Kamis (6/3/2025).
Kapolres Humbang Hasundutan, AKBP Hary Ardianto, menyampaikan bahwa Polres Humbahas sedang mendalami permasalahan ini dan telah berkoordinasi dengan instansi terkait. “Kami sangat berterima kasih atas laporan masyarakat. Kami sedang menyelidiki secara mendalam dan sudah dilidik dan koordinasi dengan DLH dan KPH 13,” ujar Kapolres.
Warga setempat telah melayangkan protes keras terhadap aktivitas penebangan, karena menurut mereka, hutan tersebut merupakan sumber mata air yang sangat penting bagi lahan persawahan di kawasan tersebut.
“Air untuk persawahan kami berasal dari kawasan Hutan Sikirang. Penebangan ini mengancam keberlangsungan hidup kami,” ungkap Hasugian, salah satu warga Dusun Onggol.
Saran dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara ini, seolah olah dipatahkan DLH Kabupaten Humbahas.
Kabid Penataan dan Kajian Dampak Lingkungan, Nurmala Purba, menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan lingkungan dari hasil kunjungan mereka ke lapangan.
“Indikasi kerusakan lingkungan hanya bisa ditentukan melalui kajian mendalam oleh pihak yang kompeten,” ujar Nurmala, Selasa (4/3/2025), seperti dikutip dari Waspada.id. Namun, ia tidak menjelaskan apakah kajian tersebut sudah dilakukan atau hasilnya.
Pernyataan Nurmala ini menuai kritik dari masyarakat. “Dengan mata telanjang saja, sudah terlihat hutan yang gundul. Bagaimana mungkin dia mengatakan tidak ada kerusakan lingkungan? Kami ingin tahu kapan kajian dilakukan dan mana hasilnya,” ujar Hasugian dengan nada kesal.
Situasi ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pihak terkait untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan menghindari konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam. (Msk)
