Ketua DPRD Kota Bekasi: Penanganan Bangunan Liar Demi Kota yang Lebih Tertata
KOTA BEKASI EditorPublik.com – Kota Bekasi terus berupaya menciptakan lingkungan yang tertata dan nyaman bagi warganya. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah keberadaan bangunan liar (bangli) yang tersebar di berbagai wilayah.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr.Sardi Effendi,S.Pd., M.M., menekankan pentingnya pendekatan terencana dan komprehensif dalam menangani masalah ini.
“Bangli di Bekasi ini tidak hanya di satu lokasi, seperti di sekitar Unisma. Jumlahnya cukup banyak, dan ini perlu ditangani secara menyeluruh. Saya mendorong agar tidak hanya dilakukan penggusuran, tetapi juga disertai rencana jelas untuk pemanfaatan lahan setelah penertiban. Apakah akan dijadikan taman, tempat kuliner, atau bahkan wisata air? Semua itu harus direncanakan dengan matang,” ujar Sardi, Rabu (30/4/2025).
Sardi menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah Kota Bekasi dan pihak-pihak terkait, seperti Perum Jasa Tirta (PJT) II, yang mengelola sebagian besar lahan tempat berdirinya bangunan liar. Ia menegaskan bahwa hambatan koordinasi tidak seharusnya menghambat proses penertiban.
“Koordinasi itu seharusnya sederhana, tinggal komunikasi. Apalagi beberapa waktu lalu, Gubernur, Wali Kota, dan pihak PJT II sudah bertemu. Ini bisa menjadi langkah awal untuk solusi yang konkret,” tegasnya.
Sebagai pengawas kebijakan, DPRD Kota Bekasi berkomitmen memastikan solusi penertiban yang adil bagi masyarakat kecil yang terdampak. Sardi menekankan pentingnya perhatian terhadap mereka yang kehilangan tempat tinggal atau penghidupan akibat program ini.
“Rakyat kecil juga butuh tempat tinggal dan mencari penghidupan. Jangan sampai setelah digusur, lahan malah dibiarkan kosong atau kembali menjadi lokasi bangli baru. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sardi meminta agar pemerintah segera menyusun dan mempublikasikan data lengkap terkait bangunan liar, termasuk jumlah dan wilayah prioritas yang akan ditangani. Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan transparansi dan memastikan penanganan berjalan secara sistematis.
“Data yang jelas akan memudahkan proses penanganan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” imbuhnya.
Disebutkan Sardi, dalam pertemuan mendatang dengan Wali Kota Bekasi, isu ini akan menjadi salah satu agenda utama untuk dibahas lebih dalam. Melalui penanganan bangunan liar yang terencana dan terintegrasi. “Kota Bekasi berkomitmen menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya” pungkasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, harapan untuk mewujudkan Kota Bekasi yang lebih baik semakin dekat.(adv)
