Pemerintah Kota Bekasi Raih Predikat Pemerintah Kota Informatif Jawa Barat untuk Keenam Kalinya
BANDUNG EditorPublik.com — Pemerintah Kota Bekasi kembali meraih penghargaan sebagai Pemerintah Kota Informatif pada tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024, sebuah prestasi yang telah dipertahankan selama enam tahun berturut-turut. Penghargaan ini diberikan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat 2024, yang diselenggarakan di Gedung Merdeka, Kota Bandung, pada Kamis (14/11).
Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, didampingi oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro dan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Ijang Faisal, menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad. Acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat Kota Bekasi, termasuk Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Lintong Dianto Putro, Kepala Diskominfostandi Robet Parluhutan, Kepala Disdukcapil Taufiq, serta Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Saut Hutajulu, beserta tim PPID Utama.
Pencapaian ini diraih berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi elektronik (E-Monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Barat, di mana Pemerintah Kota Bekasi berhasil memperoleh nilai total 94,1. Penilaian ini mencakup penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui pengisian kuesioner dan verifikasi lapangan oleh masing-masing pemerintah daerah di Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Bey Machmudin menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik adalah sebuah kebutuhan penting bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa semua badan publik wajib mengimplementasikan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Selamat kepada seluruh penerima penghargaan, dan saya berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Gani Muhamad menyampaikan apresiasinya atas kerja keras tim PPID Utama di Bagian Humas Sekretariat Daerah, yang telah berkomitmen mempertahankan predikat sebagai pemerintah kota informatif. “Raihan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen kita dalam keterbukaan informasi bagi masyarakat. Ini adalah hasil kerja sama tim yang solid,” kata Gani.
Ia juga menekankan pentingnya pembinaan bagi para PPID pelaksana di setiap perangkat daerah agar semakin responsif dalam mengelola informasi publik dan pengaduan masyarakat. “Pastikan para PPID pelaksana terus dibina dan dievaluasi, termasuk bagaimana pengelolaan pengaduan masyarakat agar lebih cepat tanggap. Tingkatkan segala upaya agar prestasi ini dapat terus diperoleh dan ditingkatkan,” tutupnya.(Msk)
