Puncak HPN 2026, Ketua Umum PWI: Kritik Konstruktif Bagian dari Mekanisme Koreksi Bernegara
SERANG EditorPublik.com – Provinsi Banten menjadi tuan rumah Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Kota Serang, Senin (9/2). Kegiatan ini mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”.
Peringatan HPN 2026 menegaskan pentingnya jurnalisme yang kredibel dan bertanggung jawab sebagai fondasi pembangunan nasional, khususnya di tengah percepatan transformasi digital.
Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, hadir dan menyampaikan sambutan mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, serta sejumlah menteri lainnya, antara lain Fadli Zon, Teuku Riefky Harsya, Maruarar Sirait, dan Yandri Susanto.
Selain tamu nasional, HPN 2026 juga dihadiri delegasi internasional. Wakil Menteri Komunikasi Malaysia, Teo Nie Ching, hadir bersama rombongan jurnalis dari Malaysia sebagai bentuk penguatan kerja sama pers antarnegara.
Penanggung Jawab HPN 2026 yang juga sebagai Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dalam sambutannya menekankan peran pers sebagai penghubung antara masyarakat dan pemegang kebijakan. Ia menyebut kritik media sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Kritik konstruktif dari pers bukan hambatan, melainkan bagian dari mekanisme koreksi dalam kehidupan bernegara. Transparansi dan akuntabilitas informasi menjadi prasyarat bagi terwujudnya ekonomi yang berdaulat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyoroti tantangan disrupsi teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan. Menurutnya, peran jurnalis tetap krusial untuk memastikan akurasi dan verifikasi informasi di tengah arus digital yang semakin cepat.
Peringatan HPN 2026 di Kota Serang diharapkan menjadi momentum bagi insan pers Indonesia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan fungsi utama pers sebagai sarana edukasi dan pengawasan publik. (Msk)
