Warga Keluhkan Kualitas Pembangunan Jalan Tindoan Laut di Angkola Sangkunur
TAPANULI SELATAN EditorPublik.com – Pembangunan Jalan Keliling Tindoan Laut di Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, menuai keluhan dari masyarakat. Proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Tapsel senilai Rp145.000.000 dan dikerjakan oleh CV Yunansa Zuber tersebut dinilai tidak sesuai kebutuhan serta kualitasnya dipertanyakan.
Berdasarkan papan kontrak, masa pelaksanaan proyek berlangsung selama 45 hari sejak 12 November 2025 dan dijadwalkan rampung pada 27 Desember 2025. Namun hingga akhir Desember, warga menyebut masih terdapat sekitar 40 meter ruas jalan yang belum terpasang paving blok.
Selain belum tuntas, warga juga mengeluhkan kualitas konstruksi. Fondasi jalan disebut menggunakan tanah bekas banjir yang dikhawatirkan tidak layak sebagai dasar konstruksi dan berpotensi menurunkan daya tahan jalan.
Ketua Dharma Advokasi Masyarakat Indonesia (DAMI) DPD Sumatera Utara, Riant Widodo Marbun, mengungkapkan bahwa ruas jalan tersebut sebelumnya telah dibangun dengan rabat beton melalui program PNPM Mandiri. Menurutnya, pembangunan kembali dengan material paving blok justru menurunkan kualitas fungsi jalan.
“Jalan ini sebelumnya sudah menggunakan rabat beton. Sekarang dibangun ulang dengan kualitas yang menurut kami lebih rendah,” kata Riant, Rabu (31/12/2025).
Ia juga menyoroti aspek perencanaan proyek. Jalan Tindoan Laut diketahui menjadi jalur utama aktivitas ekonomi warga, khususnya untuk pengangkutan hasil kebun sawit dengan beban sekitar 3 hingga 10 ton. Penggunaan paving blok dinilai tidak sesuai untuk jalan dengan beban angkut berat, sehingga rawan rusak dalam waktu singkat.
Sejumlah warga menilai jenis konstruksi hotmix lebih tepat diterapkan pada ruas jalan tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah melakukan perencanaan teknis yang lebih matang agar pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
Di sisi lain, warga juga membandingkan proyek ini dengan pembangunan jalan di wilayah lain yang dinilai memiliki kualitas lebih baik meski memiliki karakteristik serupa. Perbandingan tersebut memunculkan harapan agar pemerintah daerah bersikap adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur.
Atas kondisi tersebut, masyarakat bersama DAMI mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Mereka juga meminta agar pembayaran kepada kontraktor ditunda hingga dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas dan kesesuaian pekerjaan.
“Anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar pembangunan benar-benar sesuai standar dan kebutuhan,” tegas Riant Widodo Marbun. (Msk)
