Tingkatkan Ekonomi Pedesaan, Presiden Prabowo Subianto Gagas Koperasi Desa Merah Putih
JAKARTA EditorPublik.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/3/2025), untuk membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Program ini diharapkan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi di pedesaan.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa koperasi ini akan berfokus pada upaya memberdayakan masyarakat desa. “Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” kata Budi kepada awak media usai rapat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya peran desa dalam perekonomian nasional. Ia menjelaskan bahwa 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa, sehingga perlu langkah-langkah konkret untuk mencegah stagnasi ekonomi di wilayah tersebut.
“Desa memiliki potensi besar untuk menjadi sentra pertumbuhan ekonomi. Kita harus memperkuat desa sebelum terlambat, agar tidak mengalami kemunduran seperti yang terjadi di beberapa negara maju,” ujarnya.
Koperasi Desa Merah Putih juga dirancang untuk mengatasi masalah ekonomi yang selama ini menjadi beban masyarakat desa, seperti jeratan pinjaman online, tengkulak, dan rentenir. Budi Arie menegaskan bahwa koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan.
“Pak Presiden menekankan bahwa koperasi ini adalah langkah konkret untuk memutuskan ketergantungan masyarakat pada pinjol, tengkulak, dan rentenir yang kerap menjadi sumber kemiskinan. Melalui unit simpan pinjam yang menjadi bagian dari koperasi, masyarakat desa akan lebih mudah mendapatkan pendanaan tanpa terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan,” jelas Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi.
Lebih jauh, Tito Karnavian menambahkan bahwa koperasi ini akan berfungsi sebagai representasi negara untuk melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang sering kali tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum.
“Negara hadir untuk menyelamatkan masyarakat desa dari praktik-praktik yang merugikan dan tidak bertanggung jawab,” katanya.
Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah akan memberikan dukungan penuh untuk mendukung operasional koperasi ini. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pembiayaan dari Bank Himbara, dengan pinjaman hingga Rp5 miliar untuk setiap koperasi desa. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.
Tito juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait untuk memastikan pemahaman yang seragam mengenai program ini.
“Kita akan berdialog dengan asosiasi kepala desa dan perangkat desa agar mereka memahami bahwa program ini dirancang untuk kepentingan bersama dan pasti menguntungkan desa,” ujarnya.
Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program ini diharapkan dapat segera diterapkan di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat. (Msk)
