Kongres Persatuan PWI: Kebesaran Hati Hendry Ch Bangun Demi Rekonsiliasi
EDITORIAL PUBLIK
GEJOLAK internal yang melanda Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sejak 2024 akhirnya menemukan titik terang. Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, memutuskan mempercepat penyelenggaraan Kongres Persatuan PWI setelah melalui dialog panjang dengan berbagai pihak. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menjaga marwah organisasi yang menaungi lebih dari 30.000 wartawan di 39 provinsi.
Sebelumnya, Hendry sempat diterpa tuduhan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUMN senilai Rp 6 miliar untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Isu itu sempat memicu kegaduhan di internal PWI. Namun, aparat kepolisian kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena tidak menemukan bukti tindak pidana.
“Tidak ada unsur korupsi. Itu sudah dinyatakan oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat dalam jumpa pers bersama. Yang ada hanyalah kesalahan administrasi,” ujar Hendry dalam keterangan tertulis, Selasa 6 Agustus 2024.
Dalam SK PWI Nomor 155-PLP/PP-PWI/2023 terkait pembagian fee marketing untuk tim pencari dana di luar pengurus atau kepanitiaan serta ketentuan cashback sponsorship, Hendry menjelaskan aturan itu telah mengatur mekanisme kompensasi bagi anggota yang berhasil mendapatkan sponsor.
“Jadi apa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan di PWI Pusat. Sebab memang ada pihak yang berperan dalam melakukan lobi agar sponsorship dapat cair,” katanya.
Meski persoalan hukum sudah selesai, riak perbedaan di tubuh organisasi masih terasa. Isu dualisme kepemimpinan antara Hendry Ch Bangun hasil Kongres Bandung dan Zulmansyah Sekedang hasil Kongres Luar Biasa, sempat menghambat sejumlah program, termasuk pelatihan peningkatan kapasitas wartawan.
Melalui proses perundingan di Jakarta yang dimediasi anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, kedua kubu kemudian mencapai “Kesepakatan Jakarta”. Dokumen itu menjadi dasar bagi terselenggaranya Kongres Persatuan PWI pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang diharapkan dapat mengakhiri konflik internal sekaligus menyatukan kembali langkah organisasi.
Hendry menegaskan, keputusannya mempercepat kongres bukan semata urusan teknis, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral. “Jangan nengok spion ke belakang lagi. Mari kita maju,” ucapnya.
Ia juga memastikan dirinya maju kembali sebagai calon Ketua Umum PWI periode 2025–2030. Pencalonan tersebut, menurutnya, telah mendapat dukungan dari 17 PWI provinsi. Angka itu disebutnya sarat makna semangat kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.
Sejumlah pengurus daerah menilai langkah rekonsiliasi ini lebih penting dibanding mempertahankan perbedaan. Konflik berkepanjangan dinilai hanya akan melemahkan organisasi pers di tengah tantangan era digital serta menurunnya kepercayaan publik terhadap media.
Dengan digelarnya kongres, harapan tumbuh agar PWI bangkit lebih kuat dari perpecahan. Tindakan mempercepat kongres dipandang sebagai pesan bahwa kepemimpinan bukan semata soal kekuasaan, melainkan menjaga agar organisasi tetap solid dan bergerak maju. (MEHA)
