Tri Adhianto Pantau PJJ di SMPN 14 Kota Bekasi, Jaringan Internet Jadi Kendala
KOTA BEKASI, EditorPublik.com – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memantau langsung pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di SMP Negeri 14 Kota Bekasi, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Selasa (8/9/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan PJJ berjalan efektif setelah Pemerintah Kota Bekasi menerapkan pembelajaran dari rumah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Dalam kunjungannya, Tri Adhianto melihat secara langsung proses pembelajaran daring yang berlangsung dari sekolah. Ia juga berinteraksi dengan guru dan siswa untuk mengetahui kendala yang muncul selama pelaksanaan PJJ hari pertama.
Salah satu persoalan yang disampaikan pihak sekolah adalah gangguan jaringan internet. Akses internet mengalami perlambatan ketika digunakan secara bersamaan oleh 26 rombongan belajar (rombel) dari kelas VII, VIII, dan IX.
Kepala SMPN 14 Kota Bekasi Endang Martin Suyudono menjelaskan, kondisi tersebut sempat menyebabkan pembelajaran melalui aplikasi Zoom terganggu.
“Karena biasanya hari pertama itu mulai dari persiapan sampai ke pelaksanaan. Dan karena di sekolah kita berbarengan artinya 26 kelas berbarengan, ada fase di mana internetnya kadang lag. Sehingga Zoom-nya hilang,” ujar Endang.
Meski demikian, secara umum pelaksanaan PJJ di SMPN 14 tetap berjalan. Pihak sekolah juga melakukan penyesuaian untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap dapat diikuti siswa.
Mendengar keluhan tersebut, Tri Adhianto menyatakan Pemkot Bekasi akan mengevaluasi sekaligus meningkatkan fasilitas teknologi pendukung pembelajaran di sekolah.
“Jadi ini teknologi yang diminta oleh Bapak Kepala Sekolah tentu yang harus kita upgrade dan kita tingkatkan,” kata Tri.
Menurut Tri, penerapan PJJ tidak boleh menghilangkan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak. Di sisi lain, aspek keselamatan dan kesehatan siswa juga harus menjadi perhatian pemerintah dalam menghadapi kondisi lingkungan akibat sebaran abu vulkanik.
Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kebijakan PJJ, tetapi juga memastikan sarana pendukung, khususnya infrastruktur digital, mampu menunjang proses belajar mengajar.
Peninjauan ke SMPN 14 menjadi bagian dari upaya Pemkot Bekasi mengevaluasi pelaksanaan PJJ secara langsung di lapangan. Masalah teknis seperti kapasitas jaringan menjadi catatan penting agar pembelajaran daring dapat berjalan lebih optimal apabila kebijakan tersebut kembali diterapkan.
Sebelumnya, Pemkot Bekasi menetapkan pelaksanaan PJJ bagi peserta didik sebagai langkah mitigasi terhadap potensi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kebijakan tersebut menempatkan keselamatan warga sekolah sebagai pertimbangan utama, sekaligus memastikan kegiatan pendidikan tetap berlangsung melalui metode pembelajaran jarak jauh. (Meha)
