Pemkab Bekasi Terapkan UHC Prioritas, Seluruh Desil Dijamin BPJS Kesehatan
BEKASI EditorPublik.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui peluncuran Universal Health Coverage (UHC) Prioritas 2026. Program ini memberikan akses jaminan kesehatan BPJS Kesehatan bagi seluruh warga, tanpa membedakan tingkat ekonomi atau kategori desil 1 hingga 10.
Peluncuran program berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Jumat (13/11/2026), dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, dan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp350 miliar untuk mendukung pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
Melalui UHC Prioritas, warga yang membutuhkan pelayanan medis dapat mengakses fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan kepesertaan.
“Mulai dari desil 1 sampai 10, setiap warga yang berobat tidak boleh ditolak di rumah sakit swasta maupun RSUD,” tegas Asep.
Untuk menjaga keberlanjutan program, Pemkab Bekasi akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Ketenagakerjaan dalam memutakhirkan data peserta. Verifikasi dilakukan terhadap warga yang meninggal dunia, pindah domisili, maupun telah memperoleh jaminan kesehatan dari tempat bekerja.
Asep juga menegaskan perusahaan, termasuk penyedia tenaga outsourcing, serta lembaga pendidikan harus memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerja dan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Sementara itu, anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke depan akan lebih difokuskan untuk kebutuhan medis tertentu yang belum ditanggung BPJS Kesehatan serta kondisi kedaruratan.
Di sisi lain, Pemkab Bekasi menargetkan pengembangan puskesmas agar dapat beroperasi 24 jam dan menyediakan layanan rawat inap mulai 2027. Langkah ini diharapkan mengurangi beban rumah sakit dengan mengoptimalkan penanganan penyakit ringan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi langkah Pemkab Bekasi dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Ia menilai UHC Prioritas menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah agar akses layanan kesehatan tidak dibatasi kemampuan ekonomi warga.
Akmal menambahkan, kepesertaan JKN juga memungkinkan warga Kabupaten Bekasi memperoleh pelayanan kesehatan saat berada di luar daerah, termasuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kota lain, selama mengikuti ketentuan dan menggunakan fasilitas kesehatan mitra BPJS.
Berdasarkan data per 1 November 2026, dari sekitar 3,5 juta penduduk Kabupaten Bekasi, sebanyak 3,4 juta jiwa atau 99,67 persen telah terdaftar sebagai peserta JKN. Namun, jumlah peserta aktif tercatat sekitar 2,8 juta jiwa atau 82,51 persen.
Capaian tersebut, menurut Akmal, merupakan hasil dukungan anggaran dan kolaborasi pemerintah daerah, perangkat daerah, serta fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. (Msk)
