Bekasi RayaBerita UtamaKesehatanPolitik

Komisi IV DPRD Kota Bekasi Dorong Evaluasi Jabatan Dirut RSUD CAM

KOTA BEKASI EditorPublik.com – Rentetan persoalan manajerial di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi, mulai dari dugaan pelecehan terhadap tenaga kesehatan (nakes), pemotongan penghasilan pegawai, hingga laporan dugaan kerugian negara, mendorong Komisi IV PRD Kota Bekasi mengambil sikap.

Kondisi seperti ini dinilai telah memengaruhi kondisi psikologis pegawai dan berpotensi mengganggu kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menyikapi persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bekasi mengundang jajaran manajemen RSUD CAM untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, mengatakan undangan itu merupakan tindak lanjut atas sejumlah laporan resmi yang diterima dewan dari lingkungan internal rumah sakit, khususnya terkait dugaan perlakuan tidak pantas terhadap pegawai dan nakes.

“Tadi RDP dengan RSUD menyikapi banyaknya aduan di internal pegawai dan nakes, terkait dugaan tindakan yang melecehkan secara verbal maupun fisik. Hal ini memberi tekanan yang memengaruhi kebatinan nakes, sehingga pelayanan kepada masyarakat ikut terganggu,” ujar Ahmadi seusai rapat.

Menurutnya, sedikitnya enam aduan telah diterima Komisi IV. Dalam pembahasan, manajemen RSUD CAM disebut berdalih bahwa ucapan maupun tindakan yang dipersoalkan hanya sebatas candaan. Namun, alasan tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan, terlebih jika dilakukan oleh seorang pimpinan terhadap bawahannya.

“Ada enam aduan yang masuk ke kami, termasuk dugaan tindakan terhadap nakes tadi. Pihaknya berdalih hanya bercanda, tetapi candaan seperti itu tidak bisa ditoleransi dalam sebuah kepemimpinan,” tegasnya.

Selain persoalan internal pegawai, Komisi IV turut menyoroti laporan masyarakat kepada aparat penegak hukum serta pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kerugian negara di RSUD CAM. Persoalan tersebut antara lain menyangkut pengadaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk periode September 2025 hingga Juni 2026.

Sorotan dewan semakin menguat setelah jajaran direksi dinilai kurang siap memberikan penjelasan atas sejumlah pertanyaan teknis yang sebelumnya telah disampaikan sebelum pelaksanaan RDP.

Ahmadi bahkan mendorong Komisi IV mengeluarkan rekomendasi pergantian direktur utama agar proses pemeriksaan oleh BPK maupun Inspektorat dapat berlangsung secara objektif dan transparan.

“Kalau banyak temuan berarti ada masalah besar di dalamnya, bisa jadi api dalam sekam. Saya sendiri mendorong rekomendasi Komisi IV untuk mencopot atau mengganti direktur utama, supaya pemeriksaan dari BPK ataupun Inspektorat bisa berjalan terang benderang. Kalau orangnya masih menjabat, dikhawatirkan dapat memengaruhi penilaian,” kata Ahmadi.

Persoalan lain yang tidak luput dari kritik adalah kebijakan pemotongan remunerasi atau penghasilan yang diterima pegawai (take-home pay). Kebijakan tersebut dilaporkan berdampak terhadap sekitar 1.700 pegawai dan nakes dengan alasan penyesuaian indikator kinerja serta tingkat kehadiran.

Ahmadi menyayangkan kebijakan tersebut karena sebelumnya Komisi IV telah mengingatkan manajemen agar tidak melakukan pemotongan penghasilan pegawai. Menurutnya, upaya efisiensi seharusnya dilakukan melalui pembenahan manajemen tanpa mengorbankan hak pegawai maupun kesejahteraan tenaga kesehatan.

“Sebelumnya kami sudah mengingatkan untuk tidak ada pemotongan take-home pay bagi nakes dan pegawai, tetapi ternyata tidak digubris. Harusnya pemimpin melakukan efisiensi tanpa mengorbankan nakes dan pegawai yang ada di RSUD,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi IV akan menempuh mekanisme kelembagaan dengan menyampaikan rekomendasi secara resmi melalui Ketua DPRD Kota Bekasi sebelum diteruskan kepada kepala daerah.

“Karena ini sifatnya antar pemerintah, Komisi IV secara resmi akan bersurat ke Ketua DPRD Kota Bekasi. Setelah surat rekomendasi turun, baru akan kami sampaikan secara resmi,” pungkas Ahmadi. (ton)