HukumBekasi RayaBerita TerbaruBerita UtamaPolitik

Tri Adhianto Minta Pemeriksaan Kejagung Diundur Pekan Depan

JAKARTA EditorPublik.com – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dijadwalkan pada Selasa (17/11/2026).

Tri meminta agar pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dijadwalkan ulang hingga pekan depan.

Ketidakhadiran Tri tersebut dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna. Ia mengatakan, pihak Tri telah menyampaikan surat permohonan penjadwalan ulang kepada penyidik.

“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir,” kata Anang kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Menurut Anang, melalui surat tersebut Tri meminta agar agenda pemeriksaan yang semula dijadwalkan hari ini diundur hingga pekan depan.

“Dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Tri dijadwalkan menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Bundar Kejagung. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.

Dalam pengusutan perkara ini, Kejagung mengungkapkan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp2 triliun. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Bekasi dan Jakarta.

Lokasi yang digeledah antara lain kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda, kantor Perseroda, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Nama Tri turut menjadi perhatian dalam penyidikan karena pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi pada 2022. Pada periode tersebut, dilakukan perpanjangan kerja sama operasi (KSO) yang kini termasuk dalam rentang waktu perkara yang sedang diusut Kejagung.

Meski demikian, pemanggilan Tri dalam kapasitas sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan ataupun membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan olehnya. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami perkara dan mengumpulkan keterangan. (Msk)