Benny Tunggul: Jangan Jadikan Pekerja Disabilitas Sekadar Pelengkap Kuota Perusahaan
KOTA BEKASI EditorPublik.com – Perusahaan tidak boleh menjadikan pemenuhan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas sekadar formalitas untuk memenuhi kewajiban. Kesempatan bekerja harus diikuti dengan pemenuhan hak yang setara, termasuk akses terhadap peningkatan kompetensi, pengembangan kapasitas, hingga jenjang karier profesional.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) Provinsi Jawa Barat, Benny Tunggul, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi, Jalan Guntur Raya Nomor 1, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026), mengangkat tema Link and Match Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan Potensi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD).
“Jangan hanya sekadar merekrut, perusahaan harus menjamin kesempatan yang setara bagi pekerja disabilitas untuk mengembangkan kompetensi, meningkatkan kapasitas, hingga menduduki jenjang karier yang lebih tinggi,” ujar Benny.
Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki potensi dan kemampuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi dunia usaha dan industri. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal apabila perusahaan masih memandang keberadaan mereka sebatas pemenuhan kewajiban administratif atau simbol kepedulian sosial (charity).
Benny menilai, pola pikir tersebut berisiko melanggengkan diskriminasi di lingkungan kerja. Sebab, meskipun pekerja disabilitas telah memperoleh kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan, belum tentu mereka mendapatkan akses dan peluang yang sama untuk mengembangkan kemampuan maupun meniti karier.
Karena itu, penilaian terhadap pekerja semestinya didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan profesionalitas, bukan semata-mata kondisi fisik atau disabilitas yang dimiliki. Kondisi disabilitas tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi kesempatan seseorang dalam bekerja dan mengembangkan potensi dirinya.
Ia juga menekankan bahwa komitmen perusahaan terhadap ketenagakerjaan inklusif harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret. Di antaranya penyediaan fasilitas kerja yang aksesibel, pelatihan sesuai kebutuhan, lingkungan kerja yang ramah disabilitas, serta sistem pengembangan karier yang memberikan peluang setara.
Menurut Benny, keberhasilan penerapan prinsip kesetaraan di dunia kerja tidak cukup diukur dari jumlah pekerja disabilitas yang direkrut. Lebih penting dari itu adalah sejauh mana perusahaan memberikan ruang bagi mereka untuk berkontribusi secara optimal, memperoleh promosi jabatan, hingga menduduki posisi strategis sesuai kompetensi.
Dengan demikian, konsep link and match antara kebutuhan dunia usaha dan potensi tenaga kerja penyandang disabilitas tidak boleh berhenti pada proses perekrutan dan penempatan. Dunia industri perlu memastikan bahwa kesempatan kerja yang diberikan benar-benar membuka ruang bagi kemandirian, produktivitas, dan kesetaraan karier.
Perusahaan yang menerapkan prinsip inklusivitas semestinya tidak hanya membuka pintu pekerjaan, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pekerja untuk tumbuh dan berkembang secara profesional. (Meha)

