Bekasi RayaBerita UtamaHukumPolitik

Bayar Upah di Bawah UMP 2027, Perusahaan Terancam Denda hingga Rp2 Miliar

JAKARTA EditorPublik.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan seluruh pengusaha agar memenuhi ketentuan pembayaran upah minimum tahun 2027. Perusahaan yang membayar pekerja di bawah upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah dapat menghadapi konsekuensi pidana berupa denda hingga Rp2 miliar.

Larangan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 140 ayat (5), secara tegas disebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Ketentuan sanksinya diatur lebih lanjut dalam Pasal 288. Pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran upah minimum dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Sementara itu, apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, perusahaan dapat dikenai pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Berdasarkan ketentuan nilai kategori denda dalam peraturan perundang-undangan, ancaman denda tersebut mencapai Rp200 juta hingga Rp2 miliar.

Peringatan ini menjadi perhatian bagi perusahaan menjelang pemberlakuan upah minimum 2027. Pengusaha tidak hanya dituntut memperhatikan besaran upah yang ditetapkan pemerintah daerah, tetapi juga memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penetapan Upah Minimum 2027

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Kementerian Dalam Negeri telah menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum 2027 kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam sosialisasi yang berlangsung di Jakarta, Senin (16/11/2026), Yassierli menjelaskan bahwa penetapan upah minimum tahun depan mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur.

Penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan.

Adapun formula penghitungan upah minimum menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Kemnaker juga menyiapkan estimasi kebutuhan hidup layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen kebutuhan hidup layak tersebut mencakup empat kelompok, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi upah minimum. Proses tersebut juga harus mengedepankan dialog sosial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Perusahaan Wajib Mematuhi Ketentuan

Ketentuan upah minimum merupakan instrumen perlindungan terhadap pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak. Karena itu, perusahaan wajib menyesuaikan pembayaran upah dengan ketentuan minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahannya berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun perusahaan dengan memperhatikan masa kerja, jabatan, pendidikan, kompetensi, serta kemampuan perusahaan.

Dengan berlakunya ketentuan baru tersebut, kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan pengupahan menjadi bagian penting dalam perlindungan hak pekerja sekaligus kepastian hukum dalam hubungan industrial. (ton)