Bupati Bekasi Dorong Modernisasi 36 Ribu Hektare Sawah
KABUPATEN BEKASI EditorPublik.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan modernisasi sektor pertanian dengan mengoptimalkan sekitar 36.000 hektare lahan sawah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas padi melalui penerapan teknologi, perbaikan pengelolaan tanah, peningkatan kapasitas petani, serta pembenahan infrastruktur irigasi.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja saat menghadiri panen raya padi bersama Wakil Menteri Pertanian Letjen TNI (Purn.) Muhammad Saleh Mustafa di Gapoktan Sri Pohaci, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Minggu (22/11/2026).
Asep mengatakan, pertanian merupakan sektor strategis yang harus terus dikembangkan karena kebutuhan pangan masyarakat tidak akan pernah berhenti. Menurutnya, masa depan sektor ini perlu dijaga melalui peningkatan kemampuan petani dalam mengelola lahan dan menerapkan teknologi budidaya.
Berasal dari keluarga petani, Asep mengaku memahami persoalan yang dihadapi petani. Ia menilai, peningkatan hasil panen tidak cukup hanya mengandalkan metode pertanian yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi harus didukung pengetahuan yang memadai.
Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah pemeriksaan kondisi tanah sebelum penanaman, termasuk tingkat keasaman atau pH. Informasi tersebut diperlukan agar petani dapat menentukan perlakuan tanah dan jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman.
Untuk mendukung langkah tersebut, Asep meminta Dinas Pertanian menyediakan alat pengukur pH tanah dan memperluas edukasi kepada kelompok tani. Pemanfaatan pupuk organik serta pemilihan benih unggul juga perlu disesuaikan dengan karakteristik lahan.
“Petani harus memahami kondisi tanahnya sebelum menanam. Kita ingin kegiatan pertanian dilakukan berdasarkan pengetahuan, mulai dari pengolahan lahan, pemilihan benih sampai pemupukan,” ujar Asep.
Pemkab Bekasi juga akan mengoptimalkan peran penyuluh pertanian untuk mendampingi petani secara berkelanjutan. Pendampingan mencakup teknik budidaya, pengelolaan kesuburan tanah, pemilihan varietas, hingga pemeliharaan tanaman.
Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah daerah membidik produktivitas hingga 10 ton gabah per hektare. Target itu diharapkan dapat dicapai melalui penerapan teknik pertanian yang tepat, bukan semata-mata dengan meningkatkan penggunaan pupuk dan sarana produksi.
Di sisi lain, ketersediaan air menjadi perhatian penting dalam mendukung modernisasi pertanian. Pemkab Bekasi telah menjalin kerja sama dengan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi untuk pembangunan jaringan irigasi di Kecamatan Pebayuran.
Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II untuk menormalisasi Saluran BKG atau Saluran Sekunder Bendung Kedung Gede. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam mengairi sekitar 5.000 hingga 6.000 hektare persawahan di wilayah Pebayuran.
Normalisasi diharapkan memperbaiki distribusi air sehingga lahan yang selama ini mengalami keterbatasan pasokan dapat kembali memperoleh pengairan secara memadai.
Selain pembenahan infrastruktur, perlindungan lahan produktif menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintah daerah. Pemkab Bekasi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada 2025 dengan luasan mencapai 36.494,53 hektare.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengendalikan alih fungsi lahan sekaligus mempertahankan kawasan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan daerah.
Pemkab Bekasi juga mengikutsertakan 1.500 hektare lahan sawah dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Program ini menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi petani apabila mengalami risiko gagal panen.
Asep menegaskan, modernisasi pertanian harus berjalan beriringan dengan perlindungan lahan, ketersediaan air, dan peningkatan kesejahteraan petani.
“Kami ingin petani Kabupaten Bekasi semakin maju, produktif, dan sejahtera. Pemerintah daerah akan terus mengawal kebutuhan mereka, mulai dari pengolahan lahan, ketersediaan air, pendampingan hingga perlindungan lahan pertanian,” pungkasnya.
Ia berharap sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian Pertanian, TNI, instansi teknis, penyuluh, dan kelompok tani dapat mempercepat transformasi pertanian Kabupaten Bekasi menuju sistem yang lebih modern dan berkelanjutan. (Meha)

