BMPS Kota Bekasi Sebut Disdik Jabar Cari Muka ke Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi
KOTA BEKASI EditorPublik.com – Sekretaris Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Drs. H. Ayung Sardi Dauly, MM., menyoroti respons Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat yang dinilai terlalu reaktif terhadap Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
Ayung menilai langkah Disdik Jabar tersebut sebagai upaya mencari muka sebelum Dedi Mulyadi resmi dilantik.
“Dedi Mulyadi kan belum dilantik jadi Gubernur Jabar, saat ini masih Gubernur terpilih. Jangan terlalu reaktif begitu, ini kan cari muka kalau kata saya sih,” ujar Ayung, Minggu (26/1/2025).
Ayung juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait sikap Dedi Mulyadi yang dinilai tidak berpihak pada sekolah swasta. Menurutnya, hal ini didasari pengalaman kurang baik Dedi Mulyadi dengan salah satu sekolah swasta di Purwakarta saat masih menjabat sebagai Bupati.
“Dia (Dedi Mulyadi) nyari sensasi aja. Padahal kan belum dilantik, kenapa harus direspon cepat oleh Disdik?” ucapnya dengan nada kesal.
Di sisi lain, Ayung menyampaikan bahwa BMPS Kota Bekasi saat ini sedang menginventarisir jumlah ijazah siswa yang belum diambil. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius mengingat banyaknya siswa yang mempertanyakan status ijazah mereka setelah keluarnya surat edaran dari Disdik Jabar.
“Kita sedang inventarisir data (ijazah) nya. Di sekolah saya saja, ada sekitar 100 ijazah yang belum diambil siswa. Banyak siswa yang mempertanyakan ijazah mereka setelah ada surat edaran Disdik Jabar,” jelas Ayung.
Meski demikian, Ayung menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menggratiskan biaya pengambilan ijazah. Namun, BMPS Kota Bekasi memiliki kebijakan khusus untuk membantu siswa yang membutuhkan ijazah untuk keperluan pekerjaan.
“Kalau gratis sama sekali ya kita tidak bisa. Namun, jika ada orang tua atau siswa yang mau mengambil ijazah, apalagi untuk mencari kerja, kita ada kebijaksanaan,” tegasnya.
Menurut Ayung, BMPS Kota Bekasi juga kerap memberikan bantuan khusus bagi siswa yang sangat membutuhkan ijazah untuk kepentingan mendesak, seperti melamar pekerjaan. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban siswa dan orang tua yang menghadapi kesulitan finansial.
“Kami berkomitmen untuk membantu siswa yang membutuhkan ijazah untuk keperluan mendesak, seperti mencari kerja. Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai lembaga pendidikan swasta,” pungkas Ayung.(Msk)
