Politik

KOTA BEKASI EditorPublik.com – Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi sepakat melakukan evaluasi terhadap tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan. Kesepakatan ini muncul setelah adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa di Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa evaluasi tersebut akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Dalam Negeri. “Ini tentu akan kita sampaikan kepada Pak Gubernur dan juga Pak Mendagri,” kata Tri, Rabu, (10/9/2025). Ia memastikan akan ada perubahan dalam jumlah tunjangan yang diterima anggota DPRD. Ketua DPRD Kota

KOTA BEKASI EditorPublik.com – Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani AP., M.Si., memberikan klarifikasi terkait sorotan publik mengenai fasilitas dan

KOTA BEKASI EditorPublik.com – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan pihaknya masih menunggu sikap DPRD Provinsi Jawa Barat terkait besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Bekasi yang tengah menjadi sorotan publik. Tri menjelaskan, kenaikan tunjangan tersebut tidak hanya terjadi di Bekasi, tetapi juga berlangsung secara berjenjang sejak 2021. Karena itu, Pemkot Bekasi akan mengikuti arahan pemerintah pusat maupun DPRD Provinsi dalam menyikapi persoalan ini. “Kami tentu akan mengambil langkah sesuai garis kebijakan pemerintah pusat. Kami juga mendengar aspirasi masyarakat, berempati, dan memahami apa yang menjadi perhatian publik,” ujar Tri, Senin (8/9). Dasar hukum pemberian tunjangan perumahan DPRD Kota Bekasi tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2021. Regulasi ini merupakan perubahan keempat atas Perwali Nomor 61 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD, yang ditandatangani Wali Kota Rahmat Effendi pada

KOTA BEKASI EditorPublik.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menggelar rotasi dan mutasi pejabat eselon II. Sebanyak 19 pejabat dilantik langsung oleh