DPRD Humbahas Desak Realisasi Pembangunan Jalan Perbatasan Humbahas–Pakpak Bharat
MEDAN EditorPublik.com – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan mendesak agar pembangunan jalan perbatasan Humbahas–Pakpak Bharat, yakni ruas Batugajah Parlilitan – Pakpak Bharat segera direalisasikan pada tahun 2026.
Langkah tersebut ditempuh dengan melakukan koordinasi langsung ke tingkat provinsi guna memastikan proyek infrastruktur yang sebelumnya beberapa kali tertunda tidak kembali mengalami refocusing atau pengalihan anggaran.
Tiga anggota DPRD Humbahas, yakni Indra Nainggolan dari Fraksi Gerindra, Gerhana Tumanggor dari Fraksi NasDem, dan Juper Sinambela dari Fraksi Golkar, melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD Sumatera Utara.
BACA JUGA: Rencana Pembangunan Jalan Penghubung Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan Cuma Omon Omon
Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga serta Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Benny Sihotang. Sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya seperti Pintor Sitorus, Kiki Handoko Sembiring, dan Rahmat Rayyan Nasution turut hadir.
Indra Nainggolan menyampaikan bahwa rencana pembangunan jalan perbatasan sepanjang 3 kilometer tersebut telah beberapa kali masuk dalam perencanaan, namun belum terealisasi.
“Proyek ini sebelumnya sempat dianggarkan dalam skema proyek multiyears Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada masa Gubernur Edy Rahmayadi. Namun, pelaksanaannya tidak terealisasi,” ujar Indra, Kamis (13/2/2026).
BACA JUGA: Bupati Humbahas Tinjau Jalan Penghubung Batu Gajah Parlilitan Menuju Kabupaten Pakpak Bharat
Ia menambahkan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution disebut telah menyampaikan komitmen untuk merealisasikan pembangunan jalan tersebut dengan alokasi anggaran sekitar Rp22 miliar.
Menurut para legislator, pembangunan jalan perbatasan itu dinilai penting karena akan memberikan dampak terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah. Selain memperlancar mobilitas masyarakat, akses tersebut juga diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat interaksi sosial budaya, serta mempermudah akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi warga di kedua kabupaten.
DPRD Humbahas berharap koordinasi lintas tingkat pemerintahan tersebut dapat memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan tanpa kendala pengalihan anggaran seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.(Msk)
