Hilirisasi Nasional dan Ketimpangan Implementasi
JAKARTA EditorPublik.com – Saat ini pemerintah terus mendorong hilirisasi sebagai strategi pembangunan ekonomi jangka panjang, di tengah meningkatnya tantangan global seperti proteksionisme dan ketimpangan implementasi di dalam negeri.
Program hilirisasi, yakni proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, dinilai penting untuk memperkuat kemandirian industri nasional. Namun, pelaksanaannya dinilai belum optimal dan masih diwarnai berbagai hambatan struktural maupun politis.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ferry Lumban Gaol, menilai bahwa hilirisasi seharusnya menjadi bagian dari strategi pertahanan ekonomi nasional, bukan sekadar janji politik menjelang pemilu.
“Kebijakan tarif impor tinggi yang diterapkan Amerika Serikat di era Donald Trump adalah contoh proteksi sah terhadap industri dalam negeri. Negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan bahkan Korea Utara, menunjukkan bagaimana konsistensi dan fokus pada pembangunan industri dapat mengubah struktur ekonomi,” ujarnya kepada EditorPublik.com, Minggu (6/4/2025).
Ferry menyoroti bahwa kebijakan hilirisasi di Indonesia belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Ia menyebut adanya kesenjangan antara ambisi pemerintah dan realisasi di lapangan.
“Sering kali proyek strategis diumumkan sebelum kajian teknis dan kesiapan operasional benar-benar matang. Ini menciptakan ketimpangan antara rencana dan kenyataan,” katanya.
Ia juga menyinggung sektor lain seperti ketahanan pangan dan perumahan yang menghadapi tantangan serupa. Pemerintah sebelumnya mengklaim telah membangun 300.000 unit rumah bersubsidi sepanjang 2023. Namun, data Kementerian PUPR hingga kuartal III mencatat capaian baru sekitar 50 persen.
Di sektor pertanian, distribusi pupuk bersubsidi yang tidak merata dan infrastruktur irigasi yang rusak masih menjadi keluhan petani di sejumlah daerah. Di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, program cetak sawah belum diikuti dengan distribusi benih unggul dan perbaikan saluran irigasi.
“Kalau saluran irigasi saja rusak, bagaimana mau swasembada?” ujar Ferry.
Lebih lanjut, Ferry menyarankan agar Indonesia meniru model pembangunan industri di negara-negara maju yang berbasis riset, penguasaan teknologi, dan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha.
“Tanpa konsistensi dalam implementasi, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan ekonomi global. Hilirisasi harus menjadi fondasi kebijakan ekonomi nasional, bukan sekadar jargon politik,” tegasnya. (Msk)
