Moeldoko: Rekonsiliasi Bukan Negosiasi

Kepala Staf Kepresidenan

Jakarta Wahana News, Usai penetapan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum, muncul pertanyaan bagaimana bentuk ideal rekonsiliasi dari pihak pemerintah dengan oposisi. Dalam keterangan pers kepada media di Bina Graha, Jum’at, 5 Juli 2019, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa isu ini sebaiknya tidak usah dibesar-besarkan, karena saat ini keadaan bangsa Indonesia setelah pengumuman penetapan Pilpres oleh KPU sudah kembali normal.

“Semua sudah berjalan normal. Jangan terjebak di situ terus. Bangsa ini memiliki tantangan yang lebih besar, bukan hanya politik. Ini hanya suatu peristiwa politik yang kita hadapi dari tahun ke tahun,” kata Moeldoko.

Panglima TNI 2013-2015 itu menekankan, bangsa Indonesia memiliki tantangan yang lebih besar, bukan hanya persoalan politik.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Minta KPU dan Bawaslu Tancap Gas Siapkan Pemilu 2024

“Nanti kita semuanya hanya terjebak di situ kita menjadi enggak maju-maju,” ucapnya.

Moeldoko meminta kepada semua pihak untuk tak membesar-besarkan masalah rekonsiliasi ini. Ia khawatir nantinya akan terjebak dalam rekonsiliasi yang hanya memikirkan negosiasi politik dan kepentingan kelompok tertentu.

“Saya khawatir rekonsiliasi hanya membahas negosiasi, hanya kepentingan kelompok tertentu. Ini negara lho, memikirkan negara jangan terjebak antara satu elite ke elite, jangan terjebak satu kelompok ke kelompok,” katanya.

“Jangan terjebak hanya memikirkan ‘gua dapat apa, gua dapat apa’, tapi bicara negara,” imbuh Moeldoko.

Mantan Wakil Gubernur Lemhanas itu juga menggarisbawahi, untuk masalah kepentingan bangsa dan negara secara luas, segala sesuatu perlu pemikiran yang panjang dan hati-hati.

Baca Juga :  Kapolri Jenderal Idham Aziz: Anggota Polri Harus Netral di Pilkada Serentak 2020

“Sepanjang itu untuk kepentingan negara ataunational interest, kita harus berpikir lebih panjang. Kita tidak boleh terjebak dalam pikiran pragmatis yang nantinya akan menganggu sistem,” katanya.

Menurut Moeldoko, untuk membangun Indonesia tidak cukup di tangan satu atau dua kelompok. Karena itu, pidato Presiden Jokowi pada penetapan hasil Pilpres 2019 di KPU pada 30 Mei 2019 lalu sudah jelas, mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia. “Pak Presiden mengatakan, siapa pun ayo bergabung. Disebut secara nyata Pak Prabowo-Sandi dan seterusnya ini sudah cukup sudah sebuahstatementyang perlu dipahami. Nggak perlu lagi kita mendorong kanan-kiri, karena ini sebuahstatementyang nyata dari seorang presiden, dari seorang Pak Jokowi,” pungkasnya. (Whn1)

Baca Juga :  Kepala Desa Digugat Kepala Dusun

Bagikan :