Pemerhati Pers Sesalkan Sikap Kadis Kominfo Humbahas Terhadap Wartawan
DOLOKSANGGUL- EditorPublik. com – Terkait pernyataan Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) soal penggunaan anggaran tahun 2020 di lingkungan Dinas Kominfo Humbahas, pemerhati pers di wilayah itu mulai angkat bicara.
Edison Ompusunggu SH, salah seorang pemerhati pers di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), sangat menyayangkan pernyataan Kadis Kominfo yang berkelit saat menjawab wartawan atas pertanyaan anggaran yang digunakan.
“Jawaban Kadis Kominfo yang berkelit dan menyebut wartawan tidak auditor sangat tidak layak. Memang benar, wartawan tidak auditor, tetapi wartawan berhak bertanya setiap anggaran per item di dinas itu, untuk memastikan kesesuaian anggaran yang ditampung sesuai dengan yang digunakan,” ujar Edison kepada EditorPublik.com.
Edison juga menilai, pernyataan Kadis Kominfo itu, seolah olah berusaha menutup-nutupi sehingga kurang transparan dengan berdalih menyebut wartawan bukan auditor.
“Ini sangat janggal, ditanya pengunaan angaran, anggaran dijawab dengan wartawan bukan auditor. Ada apa sebenarnya disana,? sehingga kita menilai jawaban itu tidak layak dari seorang Kepala Dinas,” tandasnya.
Sepertinya pemberitaan EditorPublik.com sebelumnya, Kadis Kominfo Kabupaten Humbahas mengungkapkan, bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab terhadap wartawan berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran pada dinas yang dipimpinnya itu.
“Itu bukan kewajiban saya untuk menjawab itu, karena orang bapak tidak auditor,” ujar Hotman stafnya.
Lebih lanjut, Hotman mengatakan agar wartawan menjalankan profesi secara profesional, tidak bertanya soal anggaran.
“Kalian kan pers, kalau undang undang pers bagaimana?,” ujar Hotman nada bertanya seraya mengatakan SPJ bukan kepada wartawan dia, bertangung jawab.
Atas pernyataan itu, tim wartawan media inipun menjelaskan bahwa kedatang bukan untuk mencari atau meminya SPJ, Hotman malah menyebut agar dibuat surat resmi.
“Buat surat resmi, nanti saya jawab resmi dan saya yang tanda tangani,” Hotman seolah menggurui wartawan media ini.
Ketika disinggung soal dana dokumentasi publikasi Hotman menyebut sudah realisasi 99,80 persen dengan bentuk kegiatan cetak baliho/spanduk dan kerangka sebesar Rp 244 juta.
Ditanya soal ada praktek monopolo terkait cetak spanduk/Baliho terhadap salah satu percetakan, Hotman tidak tidak berani berkomentar.
“Saya tidak berkomentar untuk itu, karena itu tidak dikintrakkan,” tandasnya
Sebelumnya, sejumlah pihak menduga penggunanan anggaran di Dinas Kominfo Humbahas sarat dengan penyelewengan dan patut diusut agar terang benderang.
(blg/lam)
