BEKASI RAYABERITA UTAMAPOLITIK

Sejumlah Kontraktor Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Kadis BMSDA

KOTA BEKASI EditorPublik.com – Sejumlah kontraktor di Kota Bekasi mendesak Wali Kota Bekasi untuk mengevaluasi Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), Aceng Solahudin. Desakan tersebut muncul menyusul kebijakan penghapusan proyek Penunjukan Langsung (PL) yang dianggap merugikan pengusaha kecil.

Di bawah kepemimpinan Aceng, skema PL diganti dengan sistem lelang konsolidasi, yakni penggabungan beberapa paket pekerjaan menjadi satu proyek dengan nilai miliaran rupiah. Kebijakan ini dinilai menutup peluang kontraktor bermodal terbatas untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota.

“Usaha saya kecil tapi disuruh ikut lelang penggabungan yang pagunya milyaran rupiah, itu tidak cocok. Kedua, kenapa hanya dinas BMSDA yang melakukan lelang konsolidasi, dinas lain tidak ? Ini diskriminasi bagi kami pengusaha kecil. Ini pertanyaan besar bagi kami ” ujar seorang kontraktor Kota Bekasi, yang enggan disebutkan namanya, Rabu (27/8/2025).

Namun sumber internal Dinas BMSDA menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Surat Nomor: B/1558/KSP.00/70-73/03/2025 tentang Sosialisasi Pedoman MCP Tahun 2025. Kebijakan itu disebut bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Meski demikian, para kontraktor menilai Pemkot Bekasi seharusnya dapat menyesuaikan arahan KPK tanpa mengorbankan pemerataan kesempatan. Mereka berpendapat skema PL masih relevan untuk pekerjaan pemeliharaan rutin atau proyek kecil di tingkat kelurahan.

Kegelisahan pengusaha lokal semakin meningkat karena Kepala Dinas BMSDA dinilai sulit ditemui untuk berdialog. Sikap yang dianggap tidak aspiratif ini memperburuk keadaan.

“Kadis BMSDA sangat jarang masuk kantor dan sulit ditemui. Seorang pimpinan dan pelayan publik seharusnya menjadi jembatan dan pemecah masalah, bukan malah sulit dijangkau,” tambah salah seorang pengusaha.

Saat ini para kontraktor berharap Wali Kota Bekasi turun tangan dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan lelang konsolidasi maupun gaya kepemimpinan Aceng Solahudin.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas BMSDA maupun Wali Kota Bekasi.(Msk)