Ketua DPRD Kota Bekasi Terima Aspirasi Mahasiswa
KOTA BEKASI EditorPublik.com – Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menerima langsung aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi dalam aksi unjuk rasa yang digelar secara tertib di halaman Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sardi Efendi didampingi sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi serta jajaran Sekretariat DPRD. Aksi yang berlangsung damai itu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan legislatif.
Sejumlah tuntutan disampaikan dalam aksi tersebut, mulai dari penolakan kenaikan harga Pertamax, penolakan penggusuran yang dinilai merugikan masyarakat kecil, hingga dorongan peningkatan pengawasan terhadap akuntabilitas program yang dijalankan oleh perangkat daerah.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak penuntasan kasus pelecehan seksual, optimalisasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOSP), pemenuhan kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, serta penanganan persoalan lingkungan yang masih terjadi di kawasan Bantargebang.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi menyatakan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu publik dan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD siap mengawal setiap tuntutan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.
“DPRD Kota Bekasi terbuka terhadap masukan dan aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan oleh mahasiswa. Setiap poin yang disampaikan akan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Sardi Efendi.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut, DPRD Kota Bekasi membuka ruang audiensi lanjutan melalui komisi-komisi terkait. Langkah ini dilakukan agar setiap tuntutan dapat dibahas secara lebih mendalam sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing.
Pada kesempatan yang sama, Sardi juga memaparkan sejumlah program yang saat ini tengah berjalan dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut antara lain pemagangan kerja ke luar negeri, pelatihan keterampilan kerja, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu yang memiliki KTP Kota Bekasi.
Menurutnya, DPRD akan terus mengawasi pelaksanaan program-program tersebut agar berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Aksi unjuk rasa kemudian ditutup dengan penandatanganan dokumen tuntutan mahasiswa oleh Ketua DPRD Kota Bekasi. Penandatanganan itu menjadi simbol komitmen DPRD dalam mengawal dan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan tetap mengedepankan dialog serta semangat demokrasi antara mahasiswa dan lembaga legislatif.(Meha)
