Pencairan Dana Hibah RW di Kota Bekasi Didampingi Kejaksaan
KOTA BEKASI EditorPublik.com – Pemerintah Kota Bekasi memastikan pencairan dana hibah sebesar Rp100 juta untuk setiap Rukun Warga (RW) akan
Read MoreKOTA BEKASI EditorPublik.com – Pemerintah Kota Bekasi memastikan pencairan dana hibah sebesar Rp100 juta untuk setiap Rukun Warga (RW) akan
Read MoreKOTA BEKASI EditorPublik.com – Enam siswa SDN Kota Baru III, Bekasi Barat, dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Ananda
Read MoreKOTA BEKASI EditorPublik.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menandatangani perjanjian kerja sama lintas daerah yang
Read MoreKOTA BEKASI EditorPublik.com– Komisi II DPRD Kota Bekasi mengadakan rapat kerja guna mengevaluasi pelaksanaan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Read MoreKOTA BEKASI EditorPublik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah
Read MoreBEKASI EditorPublik.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 000.1.1/SE-99/KESRA/2025 yang mengatur kewajiban aparatur sipil negara (ASN) muslim mengikuti
Read MoreKOTA BEKASI EditorPublik.com – Aliansi Rakyat Miskin Kota menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi,
Read MoreKOTA BEKASI EditorPublik.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menyatakan siap melaporkan dugaan perjalanan dinas fiktif
Read MoreKOTA BEKASI EditorPublik.com – Tokoh masyarakat Bekasi Timur, Benny Tunggul, menyampaikan keluhan terkait pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Bekasi Timur. Ia menilai kualitas layanan, khususnya pengurusan KTP, masih jauh dari harapan. Menurut Benny, dirinya mengalami kendala ketika hendak mengurus dokumen. Ia mengaku sempat menunggu lama tanpa kepastian pelayanan. Bahkan, sebagian pekerjaan justru dilimpahkan kepada siswa magang yang sedang menjalani praktik lapangan kerja (PLK). “Selama dua hari saya dibuat kecewa. Petugas terlihat asyik bermain ponsel, sementara warga yang menunggu tidak segera dilayani. Informasi dari anak magang juga tidak jelas,” ungkapnya, Jumat (19/9/2025). Menurut Benny, pelayanan front office terkesan asal, karena dilempar kepada siswa PKL.
Read MoreCIKARANG BEKASI EditorPublik.com – Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi resmi menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penetapan regulasi ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menyampaikan bahwa kehadiran Perda LP2B merupakan bentuk komitmen nyata Pemkab Bekasi dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan pangan daerah. “Lahan pertanian adalah aset berharga sekaligus warisan bagi generasi mendatang. Melalui Perda ini, Pemkab Bekasi memastikan lahan produktif terlindungi, petani mendapatkan kepastian hukum, serta keberlanjutan ketahanan pangan dapat terjaga,” ujar Bupati dalam sambutannya pada peringatan Hari Tani Nasional di Plaza Pemkab, Cikarang Pusat. Perda LP2B yang ditetapkan mencakup luasan 36.917,23 hektare, terdiri dari 35.036,73 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan dan 1.880,50 hektare lahan cadangan. Regulasi ini mengatur pemberian insentif bagi petani berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penyediaan infrastruktur pertanian, kemudahan akses teknologi, serta kepastian penerbitan sertifikat tanah. Di sisi lain, perda ini juga memberikan sanksi tegas terhadap praktik alih fungsi lahan tanpa izin. Pemkab Bekasi berharap, dengan hadirnya Perda LP2B, Kabupaten Bekasi dapat mempertahankan perannya sebagai lumbung pangan strategis sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah maupun nasional. “Momentum Hari Tani Nasional tahun ini menjadi titik bersejarah, di mana Pemkab dan DPRD Kabupaten Bekasi berkomitmen penuh melindungi petani dan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi yang tidak terkendali,” tambah Bupati.
Read More