DPRD Kota Bekasi Perkuat Sinergi dengan IPSM, Dorong Layanan Sosial Berbasis Data
KOTA BEKASI EditorPublik.com – Penguatan pelayanan sosial membutuhkan kolaborasi yang solid antara pemerintah, legislatif, dan para pekerja sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semangat tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam audiensi Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, S.E., bersama jajaran pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Bekasi di Ruang Aspirasi DPRD Kota Bekasi, Senin (7/9/2026).
Pertemuan yang dipimpin Ketua Umum IPSM Kota Bekasi Mat Rais Dhani dan Sekretaris Jenderal Ahmad Hidri tersebut menjadi ruang dialog untuk menyampaikan berbagai dinamika pelayanan sosial sekaligus kebutuhan pekerja sosial dalam menjalankan tugas pendampingan masyarakat.
Dalam pertemuan itu, perhatian diarahkan pada pentingnya membangun sistem penanganan sosial yang semakin terukur. Salah satu fondasinya adalah ketersediaan data yang akurat, terbarui, dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata.
Faisal mendorong IPSM untuk memperkuat terlebih dahulu struktur organisasi serta merapikan proposal yang diajukan, sehingga setiap kebutuhan dapat disampaikan secara jelas dan memiliki dasar data yang kuat.
“Yang paling penting proposalnya dirapikan dulu. Data-datanya harus jelas, mulai dari ODGJ, lansia, kebutuhan SDM, sampai kebutuhan anggarannya. Kalau semuanya sudah lengkap, kita bisa dorong bersama-sama supaya penanganannya lebih cepat,” ujar Faisal.
Menurut Faisal, data bukan sekadar kelengkapan administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan dan dukungan anggaran pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pemetaan jumlah penerima manfaat, kebutuhan sumber daya manusia, hingga proyeksi anggaran Dinas Sosial perlu disusun secara sistematis. Dengan basis tersebut, DPRD memiliki landasan yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran sekaligus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan sosial.
Sejumlah persoalan yang dihadapi pekerja sosial di lapangan turut menjadi perhatian. Mulai dari penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan lansia, fasilitasi anak putus sekolah melalui program Sekolah Rakyat, kebutuhan ambulans untuk mendukung mobilitas pekerja sosial masyarakat, hingga optimalisasi pelayanan Puskesmas 24 jam.
Berbagai isu tersebut menunjukkan bahwa pelayanan sosial tidak hanya membutuhkan program, tetapi juga koordinasi, dukungan sarana, serta sistem pelayanan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
DPRD Kota Bekasi memandang keberadaan pekerja sosial masyarakat memiliki posisi penting dalam memperkuat jembatan pelayanan antara pemerintah dan warga. Pengalaman serta temuan para pekerja sosial di lapangan dapat menjadi masukan berharga dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan sosial.
Melalui dialog dan sinergi yang terus dibangun, DPRD berharap berbagai aspirasi tersebut dapat dirumuskan menjadi kebutuhan yang terukur dan memiliki arah tindak lanjut yang jelas.
Kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Kota Bekasi, IPSM, dan seluruh elemen pekerja sosial diharapkan mampu memperkuat ekosistem pelayanan sosial di Kota Bekasi, sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan pendampingan secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Bagi DPRD Kota Bekasi, penguatan pelayanan sosial bukan hanya mengenai pemenuhan kebutuhan hari ini, tetapi juga membangun tata kelola pelayanan publik yang semakin responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat. (ADV)
