Ferry Lumban Gaol, Politisi PSI Desak Penegakan Hukum Tegas di Indonesia
KOTA BEKASI EditorPublik.com – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi, Ferry Lumban Gaol, SH, MH, LLM, menyoroti lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, berbagai kasus besar yang merugikan negara belum ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian Ferry adalah dugaan korupsi tambang timah yang melibatkan Emir Moeis, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp350 triliun. Ia juga menyoroti dugaan pengoplosan bahan bakar di PT Pertamina yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1.000 triliun.
“Korupsi ada di hampir semua lembaga negara. Saya perkirakan sekitar 70 persen pelaku korupsi tersebar di kementerian hingga pemerintah daerah,” ujar Ferry pada Minggu (2/3/2025).
Ferry juga mengkritik kinerja Mahkamah Agung dan Polri, yang menurutnya belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Ia mengusulkan langkah reformasi radikal, seperti yang pernah dilakukan Presiden Mikheil Saakashvili di Georgia dengan memecat ribuan polisi korup.
Selain itu, Ferry mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah strategis dalam memberantas korupsi. Ia menilai aturan tersebut dapat memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.
“Pemerintah harus bertindak tegas. Undang-Undang Perampasan Aset akan menjadi senjata ampuh dalam memberantas korupsi yang telah mengakar di negeri ini,” tegasnya.
Ferry juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menonaktifkan seorang ASN di Depok atas dugaan korupsi. Ia berharap tindakan serupa dapat diterapkan di daerah lain, termasuk di Kota Bekasi.
Lebih jauh, Ferry menyoroti bahwa budaya korupsi telah berakar kuat sejak era Orde Baru. Ia menuntut tindakan nyata dari presiden untuk membawa perubahan besar.
“Rakyat butuh tindakan nyata, bukan sekadar pidato. Presiden harus berani mengambil langkah strategis seperti yang dilakukan Presiden Saakashvili di Georgia untuk reformasi institusi hukum,” katanya.
Ferry juga menegaskan komitmen PSI dalam mendorong pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kami di PSI menyerukan agar pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo. Ini demi menciptakan keadilan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” pungkasnya.(Msk)
