Prabowo: 1.030 Dapur MBG Disetop Sementara karena Tak Penuhi Standar
JAKARTA EditorPublik.com — Pemerintah menghentikan sementara operasional 1.030 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena dinilai belum memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah ini diambil untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas layanan.
Ia menyatakan pemerintah tidak mengabaikan kritik publik, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu program yang menyasar generasi muda.
“Saya kirim tim untuk mengecek. Kalau tidak salah, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup 1.030,” ujar Prabowo, Kamis (19/3/2026).
Prabowo menambahkan, pemerintah kini menerapkan proses sertifikasi ketat bagi seluruh dapur SPPG. Setiap unit diwajibkan memenuhi standar kebersihan, keamanan makanan, serta kualitas air yang digunakan dalam proses produksi.
“Kalau ingin tetap beroperasi, harus lulus sertifikasi. Airnya harus aman, proses pengolahan jelas, termasuk peralatan yang digunakan. Kalau tidak memenuhi, akan ditutup,” katanya.
Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa seluruh masyarakat berhak mengetahui titik koordinat SPPG. “Kepala sekolah dan masyarakat pun berhak mengetahui lokasi SPPG serta dapat turut serta dalam melakukan pengawasan” tegas Prabowo.
Kebijakan ini merupakan hasil audit lapangan dan inspeksi mendadak di berbagai daerah. Pemeriksaan difokuskan pada aspek krusial, seperti sanitasi dapur, keamanan bahan pangan, dan kelayakan air baku.
Menurut Presiden, program pemenuhan gizi tidak boleh dijalankan secara sembarangan karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat.
Ke depan, seluruh dapur diwajibkan lolos sertifikasi sebelum kembali beroperasi. Pengawasan juga akan diperkuat dengan melibatkan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab memastikan standar diterapkan secara konsisten.
Pemerintah turut membuka partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Orang tua, pihak sekolah, dan warga diminta aktif melaporkan jika menemukan pelaksanaan program yang tidak sesuai ketentuan.
Langkah ini diharapkan memastikan program MBG tidak hanya memenuhi target, tetapi juga memberikan manfaat nyata dengan kualitas yang terjamin.
