Dilantik Jadi Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja Fokus Kesehatan dan Infrastruktur

BANDUNG EditorPublik.com – Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja memprioritaskan layanan kesehatan gratis dan pembangunan infrastruktur setelah resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030, Jumat (23/10/2026).

Asep menargetkan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya melalui optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Untuk mewujudkannya, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mempercepat upaya mengembalikan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

“Ke depan, kemungkinan mulai 2027, saya ingin tidak ada lagi pasien atau masyarakat yang sakit harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau Kartu Indonesia Sehat,” kata Asep seusai pelantikan di Bandung.

Menurut Asep, pelayanan kesehatan dan infrastruktur menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian utama. Ia menegaskan akan melanjutkan program pembangunan yang telah berjalan dengan tetap mengacu pada visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera.

“Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang dengan tagline Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Tetapi, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” ujarnya.

Asep yang berlatar belakang dokter menilai akses pelayanan kesehatan harus semakin mudah dijangkau masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan mendorong agar kepesertaan jaminan kesehatan warga tetap aktif sehingga mereka dapat memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menargetkan Kabupaten Bekasi kembali berstatus UHC Prioritas pada bulan depan. Status tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan ketika membutuhkan pengobatan.

“Insyaallah bulan depan kita akan menjadi UHC Prioritas. Jadi, siapa pun yang sakit harus bisa langsung mendapatkan layanan melalui BPJS. Kemarin kita belum berstatus prioritas, sekarang saya akan berupaya agar bulan depan bisa menjadi prioritas,” katanya.

Asep menegaskan, kemudahan layanan kesehatan harus dirasakan masyarakat hingga fasilitas pelayanan terdekat, seperti puskesmas dan klinik. Untuk itu, Pemkab Bekasi perlu memastikan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat aktif agar akses pelayanan dapat berjalan optimal.

“Semua masyarakat Kabupaten Bekasi yang sakit harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Mereka datang ke puskesmas ataupun klinik terdekat harus bisa dilayani. Karena itu, KIS atau BPJS-nya harus kita aktifkan terlebih dahulu agar masyarakat bisa berobat,” ungkapnya.

Selain kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi agenda prioritas. Penataan wilayah, perbaikan infrastruktur, serta dukungan terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan dinilai membutuhkan perencanaan yang terarah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

Asep turut menyoroti persoalan bangunan liar yang membutuhkan penanganan tegas, tetapi tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Menurutnya, penertiban harus didahului komunikasi dengan masyarakat untuk mencegah munculnya persoalan sosial baru.

“Bupati harus berani, tetapi organisasi kemasyarakatan dan masyarakat juga harus bersama-sama memahami. Selama ini saya mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Kalau sudah diajak bicara dengan baik tetapi tidak mau, tentu penertiban harus dilakukan,” jelasnya.

Ia menegaskan, penataan wilayah tidak boleh mengabaikan nasib warga yang terdampak. Pemerintah daerah perlu mencari solusi melalui negosiasi agar penertiban tidak justru menimbulkan persoalan baru, terutama bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

“Saya juga tidak ingin ketika bangunan digusur, masyarakat justru menjadi tunawisma. Ketika hujan mereka kehujanan, ketika lapar mereka kelaparan, itu juga menjadi beban pemerintah. Karena itu, saya akan bernegosiasi dengan masyarakat agar ada kesepahaman sebelum penertiban dilakukan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyambut baik pelantikan Asep sebagai bupati definitif. Ia berharap kepemimpinan Asep mampu menjaga keberlanjutan program pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik selama sisa masa jabatan 2025–2030.

“Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita doakan dr. Asep yang mendapatkan amanah untuk memimpin Kabupaten Bekasi pada sisa masa jabatan ini diberikan kesehatan dan kemampuan, serta bisa menyukseskan visi pembangunan yang kita lanjutkan,” kata Ade.

Ade mengatakan, arahan Gubernur Jawa Barat dalam pelantikan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Bekasi untuk memperkuat perencanaan dan menentukan prioritas pembangunan. Ia menilai penataan wilayah, infrastruktur, sekolah, dan puskesmas perlu mendapat perhatian dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah.

“Masukan-masukan tadi menjadi refleksi dan catatan bagi dr. Asep untuk evaluasi ke depan. Perencanaan menjadi penting, dan fokus pembangunan perlu dikonsolidasikan, terutama penataan wilayah, infrastruktur, sekolah, dan puskesmas,” ujarnya.

DPRD Kabupaten Bekasi, lanjut Ade, mendukung penguatan pembangunan infrastruktur dasar. Ia juga mendorong agar arahan gubernur ditindaklanjuti melalui koordinasi antara kepala daerah dan organisasi perangkat daerah sehingga kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang terukur.

“Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kita perlu fokus pada infrastruktur dasar. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur. Nantinya, kami akan meminta agar catatan-catatan tersebut disinkronkan dan didetailkan secara teknis bersama dinas terkait sehingga menjadi prioritas pembangunan,” tandasnya. (Adv)