Korupsi Proyek Dimulai Sejak Perencanaan

EDITORIAL PUBLIK

KORUPSI proyek sering dipahami sebatas pencurian uang negara. Padahal kerusakannya jauh melampaui angka kerugian dalam laporan audit. Korupsi proyek merusak kualitas pembangunan, melemahkan pelayanan publik, dan perlahan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Publik biasanya hanya melihat akibat akhirnya. jalan cepat rusak, drainase tidak berfungsi, gedung retak sebelum waktunya, jembatan bermasalah, atau proyek mangkrak yang menelan anggaran miliaran rupiah. Namun kerusakan itu sebenarnya tidak dimulai di lapangan. Banyak penyimpangan justru lahir sejak tahap perencanaan.

Di sinilah korupsi proyek menjadi semakin berbahaya. Ia tidak selalu tampil terang-terangan dalam bentuk uang suap yang berpindah tangan. Korupsi modern sering bekerja secara halus, rapi, bahkan tampak legal di atas kertas.

Spesifikasi proyek dibuat terlalu khusus agar hanya pihak tertentu yang bisa memenuhi syarat. Harga dinaikkan melalui permainan kebutuhan teknis. Volume pekerjaan dimanipulasi. Material diturunkan kualitasnya. Dokumen terlihat lengkap, administrasi tampak benar, tetapi substansinya telah direkayasa. Akibatnya, proyek sejak awal tidak lagi dirancang untuk kepentingan publik, melainkan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.

Pada titik ini, korupsi tidak lagi sekadar tindakan individu mencuri uang negara. Ia berubah menjadi praktik sistematis yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan, pengondisian tender, kompromi pengawasan, hingga kolusi antara pejabat dan pelaku usaha.

Pola semacam ini berulang dalam banyak perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Modusnya hampir serupa, seperti pengaturan pemenang proyek, mark up anggaran, pengondisian tender, hingga penurunan kualitas pekerjaan demi mengejar keuntungan ilegal.

Salah satu contoh terbaru terlihat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang diungkap KPK melalui operasi tangkap tangan pada 2025. Dalam perkara tersebut, KPK mengungkap dugaan pengaturan proyek jalan bernilai ratusan miliar rupiah yang melibatkan pejabat Dinas PUPR, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga pihak kontraktor.

Kasus itu menunjukkan bahwa korupsi proyek sering dimulai jauh sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Dugaan pengondisian sudah terjadi sejak survei lokasi, penyusunan paket pekerjaan, hingga proses penawaran proyek. Bahkan mekanisme e-katalog yang seharusnya menjadi instrumen transparansi pun diduga dapat dimanipulasi.

Perkara serupa juga muncul di sektor transportasi. Dalam pengembangan kasus proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, KPK menemukan dugaan suap terkait penentuan pelaksana proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta. Sektor infrastruktur transportasi memang sangat rawan korupsi karena nilai proyeknya besar dan melibatkan banyak paket pekerjaan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung juga menangani dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penyidik menduga terdapat pengarahan kajian teknis agar pengadaan diarahkan pada produk tertentu, meskipun hasil uji coba sebelumnya dinilai tidak efektif untuk kondisi infrastruktur internet di banyak daerah Indonesia.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa korupsi proyek tidak selalu berbentuk pencurian uang secara langsung. Penyimpangan bisa terjadi melalui manipulasi kebutuhan, rekayasa spesifikasi teknis, hingga pengondisian kebijakan agar proyek tampak sah secara administratif. Negara tetap membayar mahal, sementara kualitas dan efektivitas program justru dipertanyakan.

Dampak korupsi proyek juga tidak berhenti pada kerugian anggaran. Infrastruktur yang dihasilkan menjadi tidak optimal. Jalan yang seharusnya bertahan bertahun-tahun rusak dalam hitungan bulan. Bangunan publik menjadi tidak aman. Sistem pengairan gagal mendukung pertanian. Fasilitas kesehatan dan pendidikan kehilangan kualitas pelayanan karena proyek dikerjakan asal jadi.

Yang paling dirugikan tetap masyarakat. Rakyat membayar pajak penuh, tetapi menerima kualitas pembangunan yang dikurangi. Publik akhirnya dipaksa menanggung biaya perbaikan berulang akibat proyek yang sejak awal telah dikompromikan kualitasnya.

Lebih jauh lagi, korupsi proyek menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha. Perusahaan yang bekerja profesional dan jujur sering kalah oleh pemain yang kuat dalam lobi, kedekatan kekuasaan, dan praktik pengaturan proyek.

Dalam jangka panjang, sistem seperti ini membunuh persaingan sehat dan menurunkan kualitas industri konstruksi maupun pengadaan nasional.

Karena itu, pemberantasan korupsi proyek tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah kasus terbongkar. Pengawasan harus dimulai sejak tahap perencanaan, penyusunan spesifikasi, penganggaran, hingga proses tender dan pelaksanaan pekerjaan.Transparansi data proyek juga harus diperkuat agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang publik.

Digitalisasi pengadaan memang penting, tetapi teknologi bukan jaminan hilangnya korupsi. E-katalog, tender elektronik, dan sistem administrasi modern tetap dapat dimanipulasi apabila integritas pejabat dan pengawasannya lemah.

Reformasi pengadaan karena itu tidak cukup hanya berbasis teknologi. Ia membutuhkan pengawasan independen, keterbukaan data, serta penegakan hukum yang konsisten tanpa tebang pilih.

Pejabat publik juga perlu memahami bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya proyek yang diresmikan atau besarnya anggaran yang dihabiskan. Ukurannya adalah kualitas, ketahanan, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Infrastruktur bukan sekadar simbol pembangunan fisik. Ia adalah wujud tanggung jawab negara kepada rakyat.

Sebab pada akhirnya, korupsi proyek bukan hanya merusak beton, aspal, atau bangunan. Korupsi proyek merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dan ketika kepercayaan itu runtuh, kerugian sosial yang ditanggung bangsa jauh lebih besar daripada nilai proyek itu sendiri.