PLN WATCH Desak Presiden Prabowo Tolak BUMN Kelistrikan Baru, Fokus Benahi PLN
JAKARTA EditorPublik.com – PLN WATCH meminta Presiden Prabowo Subianto tidak membentuk BUMN kelistrikan baru yang berpotensi menjadi pesaing PT PLN (Persero).
Ketua Umum PLN WATCH KRT Tohom Purba menilai pemerintah seharusnya fokus membenahi tata kelola, efisiensi, dan kapasitas PLN sebagai tulang punggung sistem ketenagalistrikan nasional.
“Kalau memang ada persoalan di PLN, benahi PLN, perbaiki tata kelolanya, kuatkan efisiensinya, dan percepat transformasinya. Bukan malah membuat perusahaan negara baru yang pada akhirnya bisa bersaing memperebutkan pasar dengan PLN,” kata Tohom, Jumat (18/9/2026)
Menurutnya, pembentukan BUMN baru, khususnya yang diarahkan mengelola energi baru terbarukan (EBT) untuk konsumen industri melalui skema business-to-business, berisiko memecah pasar kelistrikan.
Tohom khawatir entitas baru akan lebih mudah membidik pelanggan industri dan komersial yang memiliki kemampuan membayar tinggi, sementara PLN tetap menanggung kewajiban pelayanan publik, pembangunan jaringan, elektrifikasi daerah terpencil, hingga menjaga keandalan sistem nasional.
“Jangan sampai pasar yang gemuk diberikan kepada entitas baru, sementara PLN ditinggalkan dengan kewajiban sosial, investasi jaringan, subsidi, wilayah terpencil, dan seluruh risiko sistem,” ujarnya.
Power Wheeling Jangan Bebani PLN
Tohom juga menyoroti wacana power wheeling dalam pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).
Menurutnya, pemanfaatan jaringan PLN oleh produsen listrik untuk memasok konsumen secara langsung harus disertai pembagian biaya dan risiko yang jelas.
“Jangan sampai pihak lain cukup membayar sewa jaringan lalu mengambil pasar, tetapi ketika jaringan harus dibangun, diperkuat, diperbaiki atau terjadi gangguan sistem, seluruh risiko akhirnya kembali ke PLN,” katanya.
Ia menilai biaya penggunaan jaringan harus memperhitungkan investasi, pemeliharaan, cadangan daya, stabilitas sistem, serta keandalan pasokan.
Optimalkan Struktur PLN
PLN WATCH berpandangan pemerintah sebenarnya sudah memiliki ruang untuk mempercepat bisnis EBT tanpa harus membentuk BUMN baru.
Struktur holding dan subholding PLN, termasuk PLN Indonesia Power, PLN Nusantara Power, dan PLN Energi Primer Indonesia, dinilai dapat diperkuat untuk menjalankan ekspansi energi bersih.
“Kalau pemerintah ingin membangun bisnis EBT yang lebih agresif, ruangnya sudah tersedia di dalam ekosistem PLN. Tinggal diperkuat mandat, modal, tata kelola, dan kebebasan eksekusinya,” ujar Tohom.
Menurutnya, pemerintah dapat memberikan otonomi operasional dan komersial lebih besar kepada subholding, sementara PLN fokus pada pengelolaan sistem, transmisi, distribusi, pelanggan, serta sinkronisasi investasi nasional.
“Indonesia tidak kekurangan badan usaha. Yang kita perlukan adalah badan usaha yang kuat, sehat, cepat mengambil keputusan, dan mempunyai kapasitas investasi besar,” katanya.
Jangan Bertabrakan dengan Efisiensi BUMN
Tohom juga mempertanyakan pembentukan perusahaan negara baru di tengah agenda pemerintah melakukan efisiensi dan rightsizing BUMN.
Menurutnya, perusahaan baru akan membutuhkan struktur manajemen, organisasi, administrasi, pendanaan, dan perangkat korporasi tersendiri.
“Kalau arah pemerintah sekarang adalah rightsizing dan efisiensi BUMN, jangan pada saat yang sama menciptakan birokrasi korporasi baru pada sektor yang sebenarnya sudah mempunyai perusahaan negara dengan aset, SDM, jaringan, dan pengalaman yang lengkap,” ujarnya.
Meski menolak pembentukan BUMN pesaing PLN, Tohom menegaskan PLN tetap harus dibenahi dan diawasi secara ketat.
PLN WATCH, kata dia, akan tetap mengkritik apabila ditemukan inefisiensi, pelayanan buruk, investasi yang tidak tepat, pengadaan bermasalah, atau kebijakan korporasi yang merugikan negara dan konsumen.
“Karena PLN harus kuat, pengawasannya juga harus kuat. Perusahaan sebesar PLN tidak boleh merasa kebal terhadap kritik,” tegasnya.
PLN Harus Jadi Lokomotif Transisi Energi
Tohom menegaskan percepatan EBT tetap penting. Namun, transisi energi menurutnya tidak harus dilakukan dengan memecah struktur perusahaan negara.
PLN justru dinilai dapat menjadi lokomotif utama pembangunan pembangkit bersih, jaringan, penyimpanan energi, dan sistem kelistrikan nasional.
“Transisi energi bukan perlombaan membentuk perusahaan baru, tetapi perlombaan membangun pembangkit bersih, jaringan yang kuat, teknologi penyimpanan, dan listrik yang tetap terjangkau bagi rakyat,” katanya.
Menurut Tohom, keberhasilan transformasi PLN tidak cukup diukur dari kinerja keuangan. Keandalan listrik, keterjangkauan tarif, kualitas pelayanan, pemerataan elektrifikasi, dan dukungan terhadap industri juga harus menjadi ukuran.
Ia berharap Presiden Prabowo memperkuat PLN sebagai national electricity champion yang modern, efisien, hijau, dan tetap menjalankan fungsi pelayanan publik.
“Pesan PLN WATCH kepada Presiden Prabowo sederhana: fokus benahi PLN, perkuat PLN, dan jadikan PLN mesin utama transisi energi nasional. Jangan pecah kekuatannya dengan menciptakan pesaing baru dari sesama BUMN,” tutup Tohom. (Meha)
