DPRD Kritik DLH Bekasi: Anggaran Besar, Sampah Tetap Menumpuk, DPRD Kritik DLH Bekasi
KOTA BEKASI EditorPublik.com — Sekretaris Fraksi Golkar Solidaritas, Tanti Herawati, menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi bekerja tanpa arah yang jelas dan cenderung setengah hati. Hal tersebut disampaikan Tanti Tanti Herawati, saat memberikan pandangan kritis terkait LKPJ Kota Bekasi Tahun 2025, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, dengan total anggaran mencapai Rp322 miliar pada 2025, termasuk Rp119 miliar untuk fasilitas pengolahan, publik justru dihadapkan pada fakta yang berlawanan.
“Program di hulu mandek, sementara sistem di hilir masih tertinggal. Program TPS3R terlihat berjalan di tempat. Di sisi lain, sistem pembuangan akhir masih mengandalkan open dumping,” ujar Tanti.
Menurut Tanti, secara konsep, sistem pengelolaan sampah Kota Bekasi tergolong lengkap. Pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai fasilitas, mulai dari TPS3R, PDU, TPST, SPA hingga rencana PLTSa.
Namun di lapangan, sejumlah fasilitas tersebut diduga tidak beroperasi optimal, bahkan terindikasi mangkrak. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah pembangunan hanya berorientasi pada serapan anggaran, bukan pada kinerja layanan?
“Jika fasilitas hulu seperti TPS3R tidak berjalan, maka beban sampah otomatis menumpuk di hilir. Artinya, kegagalan di satu titik berdampak sistemik terhadap keseluruhan rantai pengelolaan. Alih-alih beralih ke sistem modern, praktik open dumping masih menjadi andalan di tempat pembuangan akhir. Metode ini bukan hanya usang, tetapi juga bertentangan dengan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan” ujar Tanti.
Lebih lanjut menurut tanti, ketergantungan pada open dumping memperlihatkan bahwa investasi besar pada fasilitas pengolahan belum mampu mengubah pola dasar pengelolaan sampah. Ini menjadi indikator kuat adanya ketidakefisienan dalam perencanaan dan implementasi.
Fraksi Golkar Solidaritas, juga menyoroti ketimpangan antara anggaran dan hasil membuka ruang dugaan terjadinya pemborosan. Beberapa indikasi yang mengemuka disebutkan, antara lain seperti fasilitas dibangun tetapi tidak dimanfaatkan maksimal.
“Program berjalan tanpa dampak terukur.Tidak adanya integrasi antar sistem pengolahan, Lemahnya pengawasan dan evaluasi.Dalam konteks ini, anggaran ratusan miliar berpotensi tidak menghasilkan nilai manfaat yang sepadan bagi masyarakat” imbuh Tanti.
DPRD menilai perlu dilakukan langkah korektif yang lebih tegas, tidak sekadar evaluasi administratif. Audit menyeluruh terhadap program dan fasilitas menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurai potensi inefisiensi.
Selain itu, transparansi penggunaan anggaran serta akuntabilitas pelaksanaan program harus dibuka ke publik, guna memastikan tidak terjadi pemborosan yang berulang.
“Jika tidak segera dibenahi, persoalan sampah di Kota Bekasi bukan hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi persoalan tata kelola anggaran publik”. Pungkas Tanti. (Msk)
